Skrol untuk membaca pos

Erick Thohir Jawab Tudingan Bisnis PCR

Muh. Rifai
Erick Tohir. AP/ Antonio Calanni
A-AA+A++

Terkait tudingan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan menguntungkan dia dan keluarnya, secara tegas Erick Thohir menyampaikan bahwa keputusan penerbangan wajib PCR dilakukan dalam Rapat Terbatas (Ratas) dimana yang hadir banyak menteri dan bahkan Presiden dan Wakil Presiden juga hadir.

“Ratas itu dihadiri bukan hanya Erick Thohir, tapi ratas itu dihadiri Menteri Keuangan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan. Dan kebijakan CPR, ditentukan secara transparan. Mana mungkin semua yang hadir dalam Ratas itu, memperkaya saya. Mana mungkin yang bukan bisnis saya, lalu saya di framing bahwa memperkaya, dibandingkan seluruh kegiatan yang kita lakukan pada saat covid,” paparnya.

Erick Thohir juga menceritakan saat awal – awal dirinya ditugaskan oleh presiden membawa vaksin 260 juta dari China dan 100 juta dari negara lain. Dan saat itu, dirinya dan keluarganya juga tertuduh mendapatkan keuntungan vaksin sebesar 2,6 triliun.

“Sebelum PCR sudah dituduh. Nah gmana caranya untung vaksin? Orang itu transaksi langsung dari biofarma keperusahaan Sinovac, tidak ada perantara. Untungnya dimana..? dan ini yang bahaya ketika semua di framing. Orang yang membantu memakai yayasan, membangun rumah sakit, membangun sekolah swasta, pemerintah. Hanya terpotongi gara – gara dipikir menguntungkan diri sendiri, bahaya negara kita,” katanya.

Erick mengaku, tadinya dia berharap bahwa harus menjadi yang responsif dan responsibel. Responsif dalam segala kegiatan yang hari ini terjadi, apalagi dari segi kemanusiaan harus cepat. Dia menegaskan bahwa dia sangat responsible. Dalam arti kita mejaga semua ini dengan proses bisnis yang baik. Dan presiden menekankan itu.

Terkait laporan dirinya ke KPK, Erick mengaku tahu. Dia bahkan mengaku belum dipanggil KPK.

“Saya pasti akan ada komunikasi, kalau dipanggil KPK pasti datang,” tegasnya.

Erick mengaku, dirinya adalah individu yang taat kepada hukum baik di KPK, Kejaksaan ataupun di Kepolisian. Dia yakin, semua proses hukum di semua lembaga itu, punya mekanisme.

“Saya rasa dibawa pemerintahan bapak presiden. Itu terus terjadi peningkatan yang luar biasa. Kepercayaan publik itu diliat ada surveynya. Sangat baik sekarang. Dan saya yakin pihak kejaksaan, kepolisian dan KPK dalam mendapat pengaduan, itu pasti akan melakukan cross chek siapa yang mengadukan, punya tidak track record bener dalam perjuangan dari korupsi, atau hanya sekedar menciptkan publisitas dan konflik. Dan itu bagian dari apa yang terjadi