Ketika itu mereka sepakat menandatangani MLA yang kemudian disusul dengan proses internal di negara masing-masing.
Setelah menandatangani kesepakatan itu, Indonesia menyelesaikan proses ratifikasinya melalui UU No. 5 tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.
Sementara, Swiss menyelesaikan proses internalnya pada Juli 2021 lalu. Kedua pihak selanjutnya memberitahukan penyelesaian proses tersebut melalui pertukaran nota diplomatik.
Lebih jauh Menteri Yasonna mengatakan bahwa kemajuan teknologi informasi membuat perpindahan dana dan/atau aset dari suatu negara ke negara lainnya dapat berlangsung dengan mudah. Selain berdampak positif, hal ini juga berdampak negatif dengan timbulnya tindak pidana yang melewati batas yurisdiksi suatu negara atau tindak pidana transnasional.
Maka tak pelak lagi bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional memerlukan kerjasama bilateral dan multirateral. Khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.
“Menyadari hal tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Konfederasi Swiss sepakat mengadakan kerjasama bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana,” ujar Menteri Yasonna.
