JAKARTA – Usai gempa Palu dan Donggala, pemerintah berencana menghapus piutang kredit perbankan para debitor korban bencana di Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan untuk memulihkan perekonomian daerah tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan langkah ini dapat dilakukan agar tak menambah beban masyarakat di lokasi bencana. “Dengan merasa aman, secara bertahap mereka akan melakukan kegiatan ekonomi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga Juli lalu, penyaluran total kredit bank umum untuk nasabah di Sulawesi Tengah mencapai Rp 26,86 triliun dengan rasio non-performing loan (NPL) sebesar 2,45 persen. Adapun pinjaman dari Bank Perkreditan Rakyat di wilayah yang sama mencapai Rp 2,17 triliun dengan NPL 1,42 persen.

Hingga kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lindu dan tsunami telah merusak lebih dari 65 ribu unit rumah dan puluhan bangunan publik. Sebanyak 1.407 orang tewas dan 70 ribu orang lainnya kini tinggal di pengungsian.

Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi menjadi daerah yang terkena dampak bencana paling parah. Tahun lalu, produk domestik regional bruto ketiga daerah ini rata-rata tumbuh 5,5 persen atau di bawah pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai 7,14 persen.

Menurut Sri Mulyani, pemulihan aktivitas ekonomi di lokasi bencana juga dapat didorong lewat penyaluran instrumen layanan keuangan seperti kredit ultra-mikro atau kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah, kata dia, juga akan memperhatikan kontraktor yang akan menggarap rekonstruksi kelak. “Sehingga dia bisa menimbulkan kegiatan ekonomi,” katanya.