DPR RI Respon Upaya DPRD Sulteng Perjuangkan 55 Kursi

JAKARTA— Badan Legislasi DPR RI sangat merespon dan mendorong percepatan penambahan kursi DPRD Sulteng dari 45 menjadi 55 kursi dan pemekaran Daerah Otonomi Baru ( DOB) serta rencana pemekaran kabupaten di Sulteng.

Demikian disampaikan Ketua Baleg DPR RI, Dr Supratman H Agtas SH, MH saat menerima sejumlah anggota DPRD Sulteng di Ruang rapat Baleg DPR RI pada Jumat ( 3/6/22).

Dalam pertemuan tersebut, Supratman yang merupakan politisi dari Dapil Sulteng tersebut, menegaskan bahwa, khusus penambahan kursi DPRD Sulteng sebenarnya tidak perlu diperjuangkan, karena penambahan kursi merupakan hak Sulteng karena telah terpenuhinya syarat ketambahan kursi tersebut, terutama dari jumlah penduduk.

Namun demikian kata Supratman lagi berdasarkan pembicaraan pihaknya dengan Komisi II/ pemerintahan DPR RI dan Kemendagri, konsentrasi mereka saat masih fokus pada tahapan dan kesuksesan Pemilu 2024 mendatang.

”Kalau ketambahan kursi itu hak, hanya saja pemerintah dalam hal Kemendagri masih fokus pada tahapan Pemilu,” kata Supratman.

Tak sampai disitu, Rombongan DPRD Sulteng yang terdiri dari Ronald Gulla ST, Ismail Junus SE, H Ambo Dalle dan Moh Faizal Lahadja SE dan beberapa anggota lainnya.

Tak sampai disitu pembicaraan juga sampai pada rencana pemekaran Sulawesi Timur dan beberapa kabupaten di Sulteng, misalnya kata Supratman rencana pemekaran Tompotika, Toili Raya di Luwuk, Tomini Raya di Kabipaten Parimo dan Dondo -Dampal di Kabupaten Tolitoli.

Lebih jauh Politisi Gerindra ini menjelaskan,. bahwa, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan daerah agar berkembang kecuali pemekaran atau lahirnya daerah otonomi baru.

”Terus terang saja, kalau daerah mau maju harus dimekarkan” jelas Supratman lagi.

Disinggung masalah moratorium, Supratman yang berlatar belakang dosen ini menjelaskan, itu urusan lain, buktinya kata Supratman Papua dimekarkan bahkan bisa menjadi 4 provinsi.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sulteng Respon Kegiatan KKN-PPM Mahasiswa UGM di Sigi

Makanya upaya pemekaran tersebut harus gerakannya dari bawah dan merupakan gerakan bersama.

Ia mengatakan, sebenarnya dengan adanya ia di Baleg, kesempatan bagi daerah Sulteng untuk bisa memekarkan dirinya, minimal kata Supratman ia dapat mengagedakan, karena rencana pemekaran tidak dapat diagendakan sepihak dari Baleg, kecuali inisiasi dan gerakan dari daerah.

Akhirnya pertemuan tersebut menyepakati, akan dilakukan kembali dengan menghadirkan gubernur dan pihak pihak terkait dalam waktu dekat ini.

Komentar