Bandara Maleo di Desa Umbele, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali sulawesi tengah akan bertambah landasan pacunya (runawaynya). Landasan Pacu bandara Maleo ini semula hanya 1.300 meter dengan permukaan aspal yang diresmikan pada tanggal 27 Mei 2017 oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Bandara Maleo ini hanya di darati pesawat jenis ATR dengan kapasitas penumpang 25-30 orang termasuk awak pesawat. Penerbangan Palu-Morowalu-Palu hanya sekali sehari. Sementara Makassar – Morowali-Makassar lima kali sehari dengan pesawat ATR gruop lion air.
Morowali merupakan daerah tujuan industri pertambangan baik nikel maupun galian C. Oleh sebab itu banyak investasi pertambangan masuk ke daerah wilayah timur sulawesi tengah itu.
Menyikapi tantangan banyaknya investasi masuk ke Morowali, Penjabat Bupati Morowali, Abdul Rachmansyah Ismail, mencoba melobi PT. BTIIG ( baoshuo taman industry invesment group untuk membantu membangun perpanjangan landasan pacu sepanjang 600 meter, sehingga landasan pacu akan bertambah panjang menjadi 1.900 meter (1.300 meter + 600 meter = 1.900 meter) dengan harapan pesawat jenis boeing dapat mendarat di bandara Maleo itu.
“Tidak tanggung – tanggung biaya pembangunan runaway sepanjang 600 meter itu mencapai kurang lebih Rp, 82 miliyar. Tentunya sudah termasuk pengadaan timbunan material dan pengaspalan,” demikian ditegaskan sekretaris Fraksi Bintang Persatuan DPRD Morowali Aminudin Awaludin mejawab media ini Rabu malam (12/6-2024) via chat diaplikasi WahatsAppnya.
Disinggung apakah bantuan dari PT. BTIIG itu bagian dari CSR ? Jawab anggota DPRD memasuki periode ke empat itu aturan CSR itu bagi perusahaan yang sudah produksi. Sedangkan BTIIG adalah kawasan yang sementara dalam mengurusi kesempurnaan dokumennya.
“Aturannya daerah belum punya hak untuk meminta CSR, itu kalau mau bicara regulasi, tapi pj bupati Morowali bapak Rachmansyah Ismail mencoba membangun komunikasi terhadap pihak perusahaan, agar pihak BTIIG mau membangun penambahan runaway bandara kita, karena kalau kita mau tunggu APBN untuk bangun bandara kita, sampai kapan akan dibangun,” jelas anggota komisi II DPRD Morowali yang membidangi ekonomi dan keuangan termasuk kewenangan berbicara investasi yang masuk ke morowali itu.
