Pemerintah memastikan membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam mendukung sejumlah program prioritas Presiden. Formasi Polisi Hutan, Manggala Agni, hingga guru untuk sekolah unggulan masuk dalam kebutuhan yang diprioritaskan.
Kepastian tersebut menjadi salah satu hasil kesepakatan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 6 November 2026.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers pada 6 November 2026, menjelaskan rekrutmen CPNS menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat birokrasi, memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada program prioritas nasional, sekaligus menjalankan regenerasi ASN secara bertahap.
Sejumlah formasi yang diprioritaskan dalam rekrutmen CPNS 2026 meliputi Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda. Pemerintah juga akan membuka formasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.
Prasetyo berharap kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung dalam birokrasi pemerintahan.
Pemerintah memastikan proses seleksi dilaksanakan secara transparan, kompetitif, dan berbasis merit agar memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta.
Selain membuka rekrutmen CPNS 2026, kesepakatan pemerintah dan DPR RI juga mencakup peningkatan status kepegawaian bagi PPPK Paruh Waktu lintas profesi menjadi PPPK Penuh Waktu.
Pengangkatan tersebut dilakukan secara bertahap dan mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.
Kebijakan ini menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi para pegawai yang selama ini mendukung pelayanan publik di berbagai sektor.
Tidak hanya itu, pegawai PPPK yang telah beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu juga diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS secara terbuka dan kompetitif pada 2027, sesuai tahapan pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Guru Non-ASN dan Tenaga Kesehatan Mendapat Kepastian
Kesepakatan lainnya menyangkut keberlanjutan status guru non-ASN dan tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria pemerintah.
Bagi guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas data atau cut off Desember 2024, pemerintah akan memperpanjang masa perjanjian kerja apabila masa kontraknya berakhir pada Desember 2026.
