Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah meminta pemerintah provinsi menyusun peta jalan kemandirian fiskal sebagai strategi memperkuat kemampuan keuangan daerah. Langkah ini diperlukan agar pembiayaan program prioritas pembangunan tidak terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Usulan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Sulteng, Sadat Anwar Bihalia, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sulteng, Selasa (6/10/2026).
Dalam pandangan fraksinya, Sadat mengungkapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Tengah pada 2027 mencapai Rp2,65 triliun dari total target APBD sebesar Rp4,94 triliun.
Menurut PKB, target tersebut harus diikuti pembenahan tata kelola pendapatan daerah, mulai dari transparansi, pengawasan hingga optimalisasi berbagai sumber penerimaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Namun, peningkatan PAD juga harus dilakukan secara terukur agar tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha.
“Pemerintah daerah perlu memperkuat digitalisasi, mengawasi pengumpulan pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif,” ujar Sadat.
Selain mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri, Fraksi PKB mengingatkan pemerintah provinsi agar mengantisipasi perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat. Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp2,29 triliun.
PKB menilai ketergantungan terhadap dana transfer dapat menjadi risiko bagi keberlanjutan program pembangunan apabila terjadi perubahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Karena itu, penyusunan peta jalan kemandirian fiskal dinilai perlu menjadi bagian dari strategi jangka menengah pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan penguatan kemandirian fiskal agar pembiayaan program prioritas tidak rentan terhadap perubahan penerimaan transfer,” tegasnya.
Persoalan lain yang mendapat perhatian PKB adalah komposisi belanja dalam Ranperda APBD 2027. Fraksi tersebut mencermati besarnya alokasi belanja operasional yang mencapai Rp3,82 triliun.
Di sisi lain, anggaran belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana publik hanya dialokasikan sebesar Rp486,8 miliar dari total APBD Rp4,94 triliun.
PKB meminta pemerintah provinsi mengevaluasi komposisi tersebut agar anggaran pembangunan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
