Sadat juga meminta pemerintah daerah merinci komponen belanja operasional yang menyerap anggaran paling besar. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi pos pengeluaran yang masih memungkinkan dilakukan efisiensi.
Menurut PKB, pengendalian belanja birokrasi dapat membuka ruang fiskal lebih luas bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik, tanpa mengabaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Perhatian Fraksi PKB juga tertuju pada alokasi belanja transfer kepada pemerintah kabupaten dan kota yang mencapai Rp618 miliar.
Fraksi tersebut meminta penyaluran anggaran antardaerah dilakukan secara adil dan tepat waktu dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi masing-masing wilayah.
Dengan pengelolaan yang tepat, alokasi transfer tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Dalam mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi PKB menyatakan menerima Ranperda APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas ke tahap selanjutnya, dengan sejumlah catatan strategis terkait pendapatan, belanja, dan pemerataan anggaran daerah. ***
