DPRD Sulawesi Tengah membahas sejumlah persoalan strategis yang dihadapi Kabupaten Parigi Moutong, mulai dari keterbatasan anggaran daerah, ancaman banjir, hingga persoalan pertambangan. Pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan koordinasi dan komunikasi bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Auditorium Kantor Bupati, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulteng Moh. Arus Abdul Karim bersama sejumlah anggota DPRD, yakni Yus Mangun, Yusuf SP, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka.
Dalam pertemuan itu, Bupati Parigi Moutong Erwin Burase memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah terbatasnya ruang fiskal akibat tingginya kebutuhan belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat kemampuan pemerintah kabupaten dalam membiayai berbagai program pembangunan menjadi semakin terbatas.
Persoalan anggaran juga semakin kompleks dengan adanya kebutuhan penanganan bencana alam, khususnya banjir yang kerap menjadi ancaman bagi wilayah Parigi Moutong.
Menurut Erwin, kebutuhan penanganan bencana turut membebani keuangan daerah. Karena itu, diperlukan dukungan pemerintah provinsi agar upaya penanganan bencana dapat berjalan lebih optimal, mulai dari kesiapsiagaan hingga penanganan dampak yang dirasakan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah kabupaten juga mengharapkan bantuan alat berat untuk menunjang penanganan bencana serta mempercepat penanganan infrastruktur yang terdampak.
Selain persoalan fiskal dan kebencanaan, sektor pertambangan turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengharapkan dukungan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan pertambangan, terutama menyangkut tata kelola, legalitas, dan pengawasan aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Erwin Burase mengapresiasi kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Sulteng. Ia berharap pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi agenda koordinasi kelembagaan, tetapi juga menghasilkan masukan serta dukungan konkret untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi daerah.
Menurutnya, hubungan kerja antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi perlu diperkuat agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat dikomunikasikan secara langsung dan memperoleh perhatian sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara itu, kunjungan DPRD Sulteng menjadi ruang bagi pemerintah kabupaten untuk menyampaikan kondisi riil daerah, termasuk keterbatasan kemampuan keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan penanganan persoalan masyarakat.
