Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Pemerintah Desa Indonesia (PPDI) Sulteng bersama APDESI Merah Putih dan PAPDESI menggelar aksi di halaman kantor DPRD Sulawesi Tengah. Aksi tersebut menyoroti penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang dinilai membebani pemerintah desa, terutama dalam mekanisme penyaluran dan pengelolaan Dana Desa tahap kedua.
Aksi yang berlangsung di depan gedung DPRD Sulteng itu menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan langsung dengan operasional pemerintahan desa. Para peserta aksi menyampaikan bahwa kebijakan baru dalam PMK tersebut menyebabkan penyaluran Dana Desa tidak berjalan semestinya. Mereka menilai aturan itu tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan, terlebih karena banyak program desa yang sangat bergantung pada pendanaan rutin setiap tahap.
Setelah menyampaikan aspirasi di halaman gedung dewan, perwakilan APDESI diterima secara langsung oleh Anggota DPRD Sulteng yang terdiri dari Elisa Bunga Allo, I Nyoman Slamet, dan Yusuf SP. Sementara dari pihak eksekutif, Asisten I Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Fachrudin, hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan dilakukan untuk menggali lebih jauh keluhan perangkat desa sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dan para kepala desa.
Dalam dialog tersebut, DPRD Sulteng menegaskan komitmen untuk menampung semua aspirasi perangkat desa. Para anggota dewan menyampaikan bahwa mereka akan menindaklanjuti keluhan tersebut sesuai dengan kewenangan lembaga. Mereka juga memastikan bahwa seluruh masukan akan disampaikan kepada pemerintah pusat agar persoalan yang muncul akibat kebijakan baru tersebut dapat segera dibahas dan dicarikan solusi yang sesuai.
Perwakilan APDESI menyampaikan bahwa kebijakan dalam PMK Nomor 81 Tahun 2025 telah menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat desa. Mereka menyebut aturan tersebut mengkhianati rasa keadilan karena hak-hak desa yang biasanya diterima pada akhir tahun justru menjadi tidak pasti akibat pemblokiran Dana Desa tahap kedua. Menurut mereka, pemblokiran ini membuat banyak kegiatan desa terganggu karena anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya tidak dapat dicairkan.
APDESI juga menilai bahwa Menteri Keuangan tidak konsisten dalam pengelolaan keuangan negara karena menjadikan bencana alam di Sumatera sebagai alasan penundaan pencairan Dana Desa. Mereka menyampaikan bahwa penundaan tersebut membawa dampak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan desa yang telah direncanakan sejak awal tahun. Dana yang seharusnya digunakan untuk membayar berbagai keperluan operasional desa akhirnya tertahan tanpa kepastian.
