Dalam pernyataannya, APDESI menyoroti bahwa perubahan kebijakan secara sepihak berdampak pada keadilan anggaran dan menimbulkan kesulitan bagi desa yang telah menandatangani kerja sama dengan pihak ketiga. Mereka menjelaskan bahwa beberapa kepala desa telah bekerja sama dengan mitra pembangunan melalui kontrak resmi. Penundaan dana menyebabkan risiko hukum karena mereka tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.
Para perwakilan desa menyampaikan bahwa banyak pihak yang menggantungkan gaji dan honor pada Dana Desa tahap kedua tersebut. Di antaranya adalah pegawai syari, kader posyandu, serta guru TK yang bergantung pada alokasi dana itu untuk menerima penghasilan mereka. Selain itu, berbagai program pembangunan desa yang sudah berjalan juga berpotensi terhenti karena kurangnya anggaran operasional.
“Kami meminta Menteri Keuangan bertanggung jawab atas kekacauan pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait Dana Desa tahap kedua. Ada banyak yang bergantung terhadap Dana Desa tahap kedua itu di antaranya gaji pegawai syari, kader posyandu, gaji guru TK dan lain-lain. Kami berharap keputusan ini segera dibatalkan dan dana dicairkan tanpa penundaan, agar pembangunan desa dapat terus berjalan,” tegas perwakilan APDESI dalam dialog tersebut.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Sulteng kembali menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal aspirasi perangkat desa melalui mekanisme yang berlaku. Mereka menyampaikan bahwa keluhan mengenai penyaluran Dana Desa akan diteruskan kepada pemerintah pusat. DPRD juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat mempertimbangkan masukan pemerintah daerah dan para kepala desa, sehingga pengelolaan Dana Desa ke depan lebih efektif dan tidak menimbulkan beban administratif.
Di akhir pertemuan, dialog berlangsung dengan suasana tertib. Para perangkat desa berharap dukungan dari DPRD dapat membantu mempercepat penyelesaian masalah ini. Banyak desa yang telah menjalankan program pembangunan dengan anggaran terbatas menunggu kepastian pencairan dana. Mereka berharap agar pemerintah pusat segera meninjau ulang PMK Nomor 81 Tahun 2025 dan mencairkan Dana Desa tahap kedua sesuai jadwal, sehingga pelayanan masyarakat desa tetap berjalan tanpa hambatan. ***
