Potensi Gempa M 8,7 di Selatan Jawa Bukan Ramalan, Simak Penjelasan BMKG

JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan masyarakat akan ancaman gempa bumi dan tsunami di sepanjang selatan Pulau Jawa.

Karenanya, Ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiap-siagaan guna mengantisipasi skenario terburuk.

Hal itu diungkapkannya saat membuka sekolah lapang gempa bumi (SLG) yang digelar BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara di Cilacap, Rabu (27/7).

“Cilacap yang berada di garis Pantai Selatan Jawa menghadap langsung zona tumbukan lempeng antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Eurasia. Dari hasil pemodelan tsunami dengan skenario terburuk, dikhawatirkan berpotensi terjadi tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 meter di pantai Cilacap, sebagai akibat dari gempabumi dengan kekuatan M 8,7 pada zona megathrust dalam tumbukan lempeng tersebut,” ungkapnya seperti dilansir dari laman BMKG.

Dwikorita menyebut, prakiraan skenario terburuk itu bukanlah ramalan, namun merupakan hasil kajian ahli dan pakar kegempaan. Namun perihal kapan waktunya terjadi, kata dia, hal tersebut belum dapat diketahui, mengingat hingga saat ini belum ada satupun teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempa.

Perhitungan skenario terburuk tersebut, lanjut Dwikorita, menjadi pijakan untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi. Sehingga, andai kata terjadi gempa bumi dan tsunami sewaktu-waktu, diharapkan pemerintah dan masyarakat sudah siap dan tahu apa-apa saja yang harus dilakukan, termasuk kapan dan kemana harus berlari menyelamatkan diri secara mandiri atau kelompok.

“Masyarakat harus paham apa yang mesti dilakukan dan disiapkan, termasuk sarana prasarananya, keterampilan untuk menyelamatkan diri, jalur evakuasi, tempat aman yang semua harus sudah dipersiapkan secara matang. Apa lagi, khusus Kabupaten Cilacap, wilayah pantai merupakan kawasan padat penduduk, termasuk kantor pemerintahan, pusat perekonomian, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

BACA JUGA  BMKG: Masyarakat Salah Paham Soal Isu Gempa dan Tsunami di Pulau Jawa

Dwikorita menyampaikan bahwa BMKG bekerja sama dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD dan multi pihak terkait, rutin menggelar SLG di titik-titik rawan gempa bumi dan tsunami karena sangat bermanfaat untuk memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah dalam mengelola risiko dan bencana.

“Keterlibatan pihak swasta di kawasan industri di Kab. Cilacap juga sangat dinantikan dalam menguatkan Sistem Peringatan Dini Daerah yang telah dibangun dengan swadaya masyarakat dengan jumlah yang masih terbatas. Mengingat kawasan industri dan perekonomian di Pantai Cilacap juga masuk dalam zona rawan gempa dan tsunami, tentunya pihak swasta/industri harus bersiap pula dengan menguatkan Sistem Peringatan Dini di kawasan industri tersebut,” imbuh Dwikorita.

“Tanpa sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, dampak ikutan dari gempa dan tsunami di kawasan industri berpotensi memperparah intensitas kerusakan yang diakibatkan,” lanjutnya

Lewat SLG, BMKG memberikan informasi mengenai potensi bahaya gempabumi dan tsunami di daerah pelaksanaan. Sejak tahun 2021, pelaksanaan workshop SLG fokus pada edukasi gempabumi dan tsunami sekaligus menjadi wadah BMKG bersama masyarakat/komunitas untuk membentuk Masyarakat Siaga Tsunami (Tsunami Ready Community) untuk lebih menguatkan Ketangguhan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

Pada pelaksanaan workshop SLG, BMKG juga membantu pemerintah daerah dengan memberikan Peta Bahaya Tsunami di lokasi pelaksanaan. Hal tersebut bertujuan agar sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun mitigasi gempabumi dan tsunami di daerahnya.

Sementara itu, Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BMKG yang telah mengadakan SLG di Kabupaten Cilacap.

“Gempa dan tsunami tidak ada yang bisa memprediksi, semuanya dari Tuhan, dari Allah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus siap. Kesiapan ini harus disertai dengan edukasi melalui SLG ini,” kata Bupati.

BACA JUGA  Gempa Megathrust dan Tsunami Pulau Jawa Serta Kesiapan Pemerintah

Tatto juga berharap, peserta yang mengikuti SLG bisa menyerap ilmu yang diberikan, menularkan, menerapkan dan menjelaskan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana.

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengatakan, bahwa seluruh anggota Komisi V DPR RI sepakat untuk mendukung agar anggaran untuk BMKG bisa maksimal sehingga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal penting terkait kebencanaan.

“Anggaran ini bisa digunakan untuk sarpras, penguatan SDM, dan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat serta relawan bisa maksimal dilaksanakan, sehingga bisa meminimalkan efek-efek dari gempa itu sendiri,” tuturnya.

Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) diadakan selama dua hari mulai 27 – 28 Juli 2022. Kegiatan itu diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari berbagai kalangan seperti TNI, Polri, BASARNAS, SATPOL PP, PMI, perwakilan SKPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa, relawan dan masyarakat umum.

Potensi Gempa M 8,7 di Selatan Jawa Bukan Ramalan, Simak Penjelasan BMKG 1

Komentar