Internet telah membawa banyak perubahan positif dalam kehidupan kita, namun sayangnya, internet juga membuka jalan bagi bentuk-bentuk kecanduan dan eksploitasi baru, salah satunya adalah judi online.
Dengan semakin mudahnya aksesibilitas melalui berbagai platform dan perangkat, judi online telah menjadi permasalahan serius di Indonesia.
Masalah ini telah menarik perhatian pemerintah. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah mengusulkan solusi untuk membantu para korban perjudian online.
“Kami telah memberikan advokasi kepada mereka yang menjadi korban perjudian online, misalnya dengan memasukkan mereka ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil tindakan untuk membantu mereka yang menjadi korban dampak buruk perjudian online”, ujar Muhadjir Effendy, Kamis, 13 Juni 2024, di Istana Kepresidenan Jakarta seperti mengutip kanal Youtube Tribunnews.
Namun, usulan Muhadjir lebih dari sekedar pemberian bantuan keuangan. Ia juga menyarankan agar Kementerian Sosial memberikan bimbingan dan dukungan kepada para korban yang mengalami masalah psikososial akibat kecanduannya.
“Ini adalah langkah penting karena perjudian online dapat berdampak buruk tidak hanya pada stabilitas keuangan seseorang tetapi juga kesehatan mental dan kesejahteraan mereka”, katanya.
Lebih lanjut Muhadjir menekankan, bahwa perjudian online memiskinkan masyarakat secara keseluruhan. Ia mengakui bahwa persoalan ini tidak hanya menimpa mereka yang berlatar belakang sosio-ekonomi rendah, namun juga orang-orang terpelajar dan berkecukupan. Hal ini menunjukkan betapa luas dan mengkhawatirkannya masalah perjudian online.
“Dan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, adalah tugas kita untuk mengatasi masalah ini dan mencari cara untuk mendukung mereka yang terkena dampaknya”, ujarnya.
Menko PMK juga mengemukakan satu hal penting, yaitu bahwa tanggung jawab mengurus masyarakat miskin ada pada pemerintah. Perjudian online tidak hanya berdampak pada individu namun juga berdampak pada keluarga dan komunitas mereka. Ketika para korban ini jatuh ke dalam kemiskinan, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan dan bantuan yang diperlukan bagi mereka.
Selain itu, usulan Muhadjir menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengatasi masalah ini. Tidak cukup hanya memberikan bantuan keuangan dan bimbingan kepada para korban. Pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatur perjudian online. Hal ini mencakup undang-undang dan peraturan yang lebih ketat, serta mendidik masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi perjudian online.
“Sebagai warga negara, kita juga harus mengambil tindakan dalam mencegah dan mengatasi perjudian online. Kita dapat melakukan ini dengan lebih sadar akan perilaku dan kesejahteraan orang yang kita cintai. Jika kami melihat tanda-tanda kecanduan atau masalah keuangan akibat perjudian online, kami bertanggung jawab untuk menghubungi dan menawarkan dukungan”, katanya.
