Kapolres Morowali, Zulkarnain membantah tudingan yang menyebut kepemimpinannya gagal menangani persoalan hukum dan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri di Kabupaten Morowali.

Menurutnya, seluruh laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk ke Polres Morowali tetap diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ia menegaskan tidak ada pembiaran ataupun penghentian perkara tanpa dasar yang jelas.

“Kami bekerja berdasarkan prosedur dan alat bukti. Setiap perkara memiliki tahapan penyelidikan dan penyidikan yang tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Polres Morowali tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata AKBP Zulkarnain.

Terkait sejumlah kasus yang disebut belum tuntas, seperti dugaan ijazah palsu, korupsi pengadaan sapi, penambangan ilegal, penyalahgunaan BBM subsidi, hingga perjudian dan narkoba, Kapolres menyebut sebagian perkara masih dalam tahap pendalaman dan pengumpulan alat bukti oleh penyidik.

Ia juga membantah anggapan bahwa Polres Morowali tidak transparan kepada publik. Menurutnya, perkembangan perkara yang bisa dipublikasikan akan disampaikan kepada media dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan asas praduga tak bersalah.

“Tidak semua proses penyelidikan dapat dibuka secara detail ke publik karena ada mekanisme hukum yang harus dijaga. Namun kami memastikan seluruh laporan masyarakat tetap menjadi perhatian dan ditangani secara profesional,” ujarnya.

Kapolres menambahkan, pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan kepolisian di Morowali.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di daerah tersebut.

“Kritik adalah bagian dari kontrol sosial dan kami menghargainya. Namun kami berharap masyarakat juga dapat melihat kerja-kerja kepolisian secara objektif. Polres Morowali terus bekerja menjaga keamanan, menindak pelanggaran hukum, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat,” pungkasnya. ***