Komisi III DPRD Sulteng Konsultasi di Kementrian Investasi BKPM Soal Raperda Izin Penyelenggaraan Berusaha

JAKARTA – Komisi III DPRD Sulteng melakukan konsultasi bersama Direktorat Jenderal Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Rombongan Komisi III yang dipimpin langsung ketua Pansus I Nyoman Slamet, diterima Direktur BKPM Shartono, di Ruang Pontianak Lantai III Kementerian Investasi BKPM, di Jakarta, Rabu 20 April 2022.

Kunjungan Komisi III ini terkait Raperda Izin Penyelenggaraan Berusaha yang saat ini lagi digodok oleh Komisi III DPRD Sulteng sebagai bahan untuk penyempurnaan.

Anggota Komisi III yang ikut masing masing, Sony Tandra, Fairus Husen Maskati, Faisal Alata, Dra Marlela serta Ir Elisa Bunga Allo juga Kabid dari Kantor Penanaman Modal dan PTSP Sulteng Drs Asraf.

Sementara dari Kementerian Investasi dan BKPM juga menghadirkan sejumlah pejabat di jajarannya masing masing, Kasi Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Deputi Pelayanan Nesia dan Kasi Direktorat Perencanaan Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Dari konsultasi ini, ada sejumlah hal yang menjadi pointers untuk dipertanyakan, antara lain soal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko meliputi 16 sektor yang menjadi kewenangan pusat, provinsi kabupaten/ kota sesuai dengan PPNo 5 Tahun 2021.

Di Raperda Sulteng berdasarkan kewenangan, ada 11 sektor perizinan berusaha, tetapi dengan adanya Kepmen Koperasi No 49 Tahun 2021 tentang Perizinan berusaha berbasis resiko OSS sektor koperasi.

Komisi III kemudian pertanyakan munculnya sektor koperasi ini tanpa melalui perubahan berdasarkan PP No 5 Tahun 2021 tetapi penambahan berdasarkan Kepmen Koperasi No 49 Tahun 2021.

Belum lagi ada 5 kondisi lainnya yang juga ikut dipertanyakan, misalnya tentang begitu sulitnya izin berusaha, terutama untuk usaha usaha kecil atau mikro.

Suhartono dalam kesempatan ini membantah jika disebut adanya kesulitan dalam pengurusan izin usaha. Menurutnya, seluruh proses izin saat ini bisa didapatkan secara on line bahkan simulasinya juga dengan mudah dapat diakses.

BACA JUGA  Komisi I DPRD Sulteng Temui KPU RI, Ini Tujuannya

Pertanyaan dari Komisi III makin meluas sesuai dengan kondisi di daerah. Di Sulteng misalnya, bahkan untuk Raperda semacam ini, terungkap bahwa belum ada satupun daerah yang juga sudah membuatnya sebagai pembanding. Setelah mengemukakan kondisi yang sering di alami masyarakat terkait izin berusaha.

Komisi III DPRD Sulteng Konsultasi di Kementrian Investasi BKPM Soal Raperda Izin Penyelenggaraan Berusaha 1

Komentar