Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (PC JMSI) Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) resmi dilantik di Gedung Serba Guna Dinas Pariwisata Kabupaten Touna, Sabtu (31/10/2026).
Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran perusahaan media siber dalam mengawal pembangunan daerah sekaligus menjaga kualitas informasi publik.
Pelantikan dilakukan Ketua Pengurus Daerah (PD) JMSI Sulawesi Tengah, Murtalib, dan dihadiri Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu, Sekretaris Daerah Alfian Matajeng, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah undangan.
Prosesi diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) PD JMSI Sulawesi Tengah tentang penetapan kepengurusan PC JMSI Touna oleh Sekretaris PD JMSI Sulteng, Mahful Haruna.
Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan janji prasetya JMSI dan penyerahan bendera pataka dari Ketua PD JMSI Sulawesi Tengah kepada Ketua PC JMSI Touna.
Dalam sambutan Bupati Ilham Lawidu yang dibacakan Sekda Alfian Matajeng, pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik. Kehadiran JMSI diharapkan mampu memperkuat profesionalisme perusahaan pers sekaligus mengambil bagian dalam pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una.
Menurut pemerintah daerah, pelantikan tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan awal tanggung jawab untuk membangun ekosistem pers yang sehat, profesional, independen, dan bertanggung jawab.
Media siber dinilai memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan publik.
“Kehadiran JMSI di Kabupaten Tojo Una-Una memiliki arti penting. JMSI diharapkan dapat menjadi wadah bagi perusahaan media siber untuk membangun kerja sama, meningkatkan kualitas pengelolaan media, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong terciptanya ekosistem pers yang profesional dan berkelanjutan,” demikian isi sambutan bupati.
Pemerintah Kabupaten Touna juga mengakui keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan dan program pemerintah. Partisipasi masyarakat, dukungan para pemangku kepentingan, serta ketersediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan turut menentukan keberhasilannya.
Karena itu, pers diharapkan menjalankan dua peran sekaligus, yakni menjadi mitra strategis pembangunan dan menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan yang disampaikan secara objektif. Hal tersebut dinilai dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pemerintahan.
