Skema tersebut sekaligus memperlihatkan upaya pemerintah memperkuat transparansi dalam pengelolaan CSR. Publik dapat melihat secara langsung bentuk kontribusi perusahaan, sementara pemerintah memperoleh aset yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
Di tengah besarnya aktivitas pertambangan dan industri energi di Sulawesi Tengah, pendekatan ini juga memiliki makna yang lebih luas. Selama ini, salah satu tuntutan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam daerah adalah adanya dampak nyata terhadap pembangunan wilayah sekitar.
Karena itu, langkah yang sedang dibangun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dibaca sebagai upaya memastikan bahwa keberadaan investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga meninggalkan warisan pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat.
Pertemuan singkat antara Pemprov Sulteng, PT CPM, dan PT Donggi Senoro LNG pada akhirnya bukan hanya membahas program CSR. Pertemuan itu menjadi penanda lahirnya pendekatan baru yang ingin menghubungkan kekuatan investasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Jika model kemitraan ini berjalan konsisten dan mendapat dukungan lebih banyak perusahaan, maka jalan, jembatan, fasilitas olahraga, hingga infrastruktur publik lainnya dapat hadir lebih cepat. Bukan melalui bantuan tunai, melainkan melalui aset nyata yang berdiri dan digunakan masyarakat Sulawesi Tengah. (Red)
