Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi menetapkan wabah penyakit Ebola yang disebabkan virus Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Namun, WHO menyatakan wabah tersebut belum memenuhi kriteria sebagai darurat pandemi sesuai Peraturan Kesehatan Internasional atau International Health Regulations (IHR) 2005.

Penetapan itu dilakukan setelah WHO berkonsultasi dengan pemerintah Republik Demokratik Kongo dan Uganda terkait perkembangan wabah yang terus meluas di kawasan Afrika Timur dan Tengah. WHO menyebut kedua negara telah menunjukkan komitmen kuat dalam pengendalian wabah dan terbuka dalam menyampaikan risiko yang ditimbulkan terhadap negara lain.

Dalam keterangan dilaman resmi WHO, Direktur Jenderal WHO menyampaikan apresiasi kepada otoritas Republik Demokratik Kongo dan Uganda yang telah mengambil langkah cepat untuk menekan penyebaran penyakit. WHO juga menilai keterbukaan kedua negara memungkinkan komunitas internasional menyiapkan langkah antisipasi lebih dini.

WHO menyatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan informasi dari kedua negara terdampak, bukti ilmiah yang tersedia, serta penilaian risiko terhadap kesehatan manusia, potensi penyebaran lintas negara, dan dampaknya terhadap lalu lintas internasional.

Hingga 16 Mei 2026, tercatat delapan kasus terkonfirmasi laboratorium, 246 kasus suspek, dan 80 kematian suspek di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo. Kasus ditemukan setidaknya di tiga zona kesehatan, yakni Bunia, Rwampara, dan Mongbwalu.

Selain itu, Uganda melaporkan dua kasus terkonfirmasi laboratorium di Kampala pada 15 dan 16 Mei 2026. Salah satu pasien dilaporkan meninggal dunia. Kedua pasien diketahui baru melakukan perjalanan dari Republik Demokratik Kongo.

WHO juga menyebut terdapat satu laporan tambahan pada 16 Mei 2026 mengenai seseorang yang kembali dari Ituri menuju Kinshasa. Namun, hasil pengujian konfirmasi oleh Institut Nasional Penelitian Biomedis atau INRB menunjukkan hasil negatif sehingga tidak dimasukkan sebagai kasus terkonfirmasi.

Lembaga kesehatan dunia itu mengungkapkan terdapat banyak laporan kematian masyarakat dengan gejala yang sesuai penyakit virus Bundibugyo di sejumlah zona kesehatan di Ituri. Kasus suspek juga mulai muncul di wilayah Ituri dan Kivu Utara.

Kondisi semakin mengkhawatirkan setelah setidaknya empat tenaga kesehatan dilaporkan meninggal dunia dengan gejala yang mengarah pada demam berdarah virus. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai penularan di fasilitas kesehatan serta lemahnya langkah pencegahan dan pengendalian infeksi.

WHO menilai saat ini masih terdapat ketidakpastian besar terkait jumlah sebenarnya orang yang terinfeksi maupun penyebaran geografis wabah tersebut. Hubungan epidemiologis antar kasus juga masih belum sepenuhnya dipahami.

Meski demikian, WHO mencatat tingkat positif sampel awal sangat tinggi. Dari 13 sampel yang dikumpulkan dari berbagai wilayah, delapan di antaranya terkonfirmasi positif virus Bundibugyo. Selain itu, tren peningkatan laporan kasus sindromik dan kelompok kematian di berbagai wilayah Ituri mengindikasikan wabah kemungkinan jauh lebih besar dibanding data yang sudah terdeteksi.

WHO menyebut kondisi keamanan yang tidak stabil, krisis kemanusiaan berkepanjangan, tingginya mobilitas penduduk, serta keberadaan fasilitas kesehatan informal menjadi faktor yang memperbesar risiko penyebaran penyakit. Situasi ini mengingatkan pada epidemi Ebola besar di Provinsi Kivu Utara dan Ituri pada 2018 hingga 2019.

Namun berbeda dengan strain Ebola-Zaire, hingga kini belum tersedia vaksin maupun terapi khusus yang disetujui untuk virus Bundibugyo. Karena itu WHO menilai kejadian ini bersifat luar biasa dan membutuhkan perhatian global.

WHO juga menegaskan bahwa wabah ini telah memenuhi syarat sebagai ancaman internasional karena sudah terjadi penyebaran lintas negara. Dua kasus di Kampala menjadi bukti nyata penularan internasional dari Republik Demokratik Kongo menuju Uganda.

Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Kongo dinilai berada pada tingkat risiko tinggi akibat mobilitas masyarakat dan aktivitas perdagangan lintas perbatasan yang masih aktif.

WHO menilai situasi tersebut membutuhkan koordinasi internasional untuk memperkuat pengawasan, pencegahan, pengendalian wabah, hingga dukungan logistik dan operasional di negara terdampak.

Direktur Jenderal WHO dijadwalkan segera membentuk Komite Darurat untuk memberikan rekomendasi sementara kepada seluruh negara anggota terkait penanganan wabah virus Bundibugyo.

Dalam rekomendasinya, WHO meminta Republik Demokratik Kongo dan Uganda segera mengaktifkan mekanisme darurat nasional dan membentuk pusat operasi darurat di bawah koordinasi kepala negara masing-masing.

WHO juga meminta penguatan pelacakan kontak, pengawasan masyarakat, kapasitas laboratorium, serta langkah pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan.

Petugas kesehatan diminta mendapatkan pelatihan memadai terkait penggunaan alat pelindung diri atau APD. Selain itu, WHO meminta pemerintah memastikan ketersediaan perlengkapan medis serta perlindungan bagi tenaga kesehatan.

WHO turut mendorong pelaksanaan uji klinis guna mempercepat pengembangan vaksin dan terapi untuk virus Bundibugyo.

Dalam sektor perjalanan internasional, WHO meminta kasus terkonfirmasi maupun kontak erat tidak melakukan perjalanan internasional kecuali untuk evakuasi medis yang sesuai prosedur.

WHO juga meminta pemeriksaan keluar dilakukan di bandara internasional, pelabuhan laut, dan perbatasan darat utama guna mendeteksi kemungkinan kasus demam yang mengarah pada penyakit virus Bundibugyo.

Meski demikian, WHO menegaskan tidak ada negara yang perlu menutup perbatasan ataupun memberlakukan pembatasan perjalanan dan perdagangan. Menurut WHO, langkah tersebut tidak memiliki dasar ilmiah dan justru berpotensi memperbesar penyebaran melalui jalur tidak resmi.

WHO meminta seluruh negara memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan pelancong terkait risiko penyakit serta langkah pencegahan penularan. (Red)