Komisi IV DPRD Sulteng yang diwakili oleh H. Moh. Hidayat Pakamundi, SE melakukan kunjungan koordinasi dan komunikasi ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (23/4).

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi terkait pengelolaan program bantuan pendidikan yang dinilai berhasil diterapkan di ibu kota.

Pertemuan tersebut diterima oleh Meidinta Rindatania selaku Ketua Subkelompok Standarisasi dan Pengembangan bersama tim. Dalam suasana diskusi yang berlangsung terbuka, kedua pihak saling bertukar informasi mengenai kebijakan, sistem penyaluran, serta pengawasan bantuan pendidikan yang telah berjalan di DKI Jakarta.

Dalam pemaparannya, pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki berbagai jenis bantuan pendidikan yang menyasar peserta didik dari berbagai jenjang. Bantuan tersebut dirancang untuk menjangkau siswa dari keluarga kurang mampu hingga mahasiswa berprestasi yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan.

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini adalah mekanisme penyaluran bantuan yang dilakukan secara langsung melalui Dinas Pendidikan tanpa melibatkan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Sistem ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas distribusi bantuan serta meminimalkan potensi keterlambatan maupun penyimpangan.

“Penyaluran langsung melalui Dinas Pendidikan membuat proses menjadi lebih cepat dan terkontrol, sehingga bantuan dapat diterima tepat waktu oleh penerima manfaat,” ujar Meidinta Rindatania dalam penjelasannya.

Selain itu, program unggulan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) turut menjadi fokus pembahasan. Kedua program ini dinilai berhasil memberikan dampak nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. KJP menyasar siswa dari tingkat dasar hingga menengah, sementara KJMU memberikan dukungan kepada mahasiswa yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Program-program tersebut tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga dirancang untuk mendorong keberlanjutan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya dukungan ini, angka putus sekolah dapat ditekan dan kesempatan pendidikan menjadi lebih merata.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas mengenai pengelolaan dana hibah pendidikan, termasuk untuk sekolah swasta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengatur mekanisme ini secara berkelanjutan melalui Peraturan Daerah (Perda). Regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

H. Moh. Hidayat Pakamundi, SE, mengatakan, hasil dari kegiatan koordinasi ini memberikan banyak wawasan yang dapat diterapkan di daerah lain, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menilai bahwa sistem yang diterapkan di DKI Jakarta memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan ketepatan sasaran.

“Kami melihat bahwa pola penyaluran langsung melalui Dinas Pendidikan dapat menjadi contoh yang baik untuk diterapkan di daerah. Selain itu, program seperti KJP dan KJMU juga bisa menjadi inspirasi dalam mengembangkan kebijakan bantuan pendidikan di Sulawesi Tengah,” kata Hidayat.

Ia juga menambahkan, program “Berani Cerdas” yang telah berjalan di Sulawesi Tengah perlu terus dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Penguatan program ini dapat dilakukan dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di DKI Jakarta.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, Komisi IV merekomendasikan beberapa langkah strategis kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Di antaranya adalah penerapan sistem penyaluran bantuan pendidikan secara langsung melalui Dinas Pendidikan, pengembangan program bantuan pendidikan berbasis kartu, serta peningkatan kualitas pengelolaan data penerima bantuan.

Selain itu, penyusunan regulasi berupa Peraturan Daerah juga dinilai penting untuk mengatur pemberian dana hibah pendidikan secara berkelanjutan. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan program, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.

Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung pemerataan pendidikan di berbagai wilayah, terutama bagi daerah yang masih menghadapi tantangan dalam akses pendidikan. Dengan sistem yang lebih terstruktur dan transparan, bantuan pendidikan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kedua pihak untuk terus menjalin komunikasi dan kerja sama dalam pengembangan sektor pendidikan. Komisi IV berharap hasil dari kunjungan ini dapat segera ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan program bantuan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Dengan belajar dari daerah yang telah berhasil, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. ***