“Kami melihat perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memutus rantai peredaran narkotika,” kata perwakilan BNN.
Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah juga menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi bagi para pengguna narkotika. Menurut mereka, selain penindakan hukum, upaya pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika harus menjadi bagian integral dari kebijakan daerah. Hal ini diharapkan dapat menekan angka ketergantungan serta mencegah terjadinya kasus berulang.
Pembahasan Ranperda kedua terkait pengelolaan barang milik daerah juga menjadi agenda penting dalam rapat tersebut. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Komisi I menilai bahwa selama ini pengelolaan kendaraan dinas masih memerlukan pembenahan, terutama dalam hal efisiensi anggaran pemeliharaan.
Sekretaris Komisi I, Samiun L. Agi, menjelaskan, Ranperda ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, transparan, dan efisien.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap aset daerah, termasuk kendaraan dinas, dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa membebani anggaran daerah,” ujarnya.
Dalam diskusi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa biaya pemeliharaan kendaraan dinas selama ini cukup besar dan sering kali tidak terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci terkait penggunaan, perawatan, hingga penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai.
Selain itu, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan masukan terkait aspek legalitas dalam penyusunan Ranperda. Mereka menekankan pentingnya sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.
Rapat juga menjadi forum untuk menyerap berbagai masukan dari instansi terkait, termasuk dari Dinas Pemuda dan Olahraga serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kedua instansi tersebut menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui program edukasi dan sosialisasi.
Menjelang akhir rapat, Ketua Komisi I menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan penyempurnaan draft Ranperda sebelum masuk ke tahap pembahasan berikutnya. Ia juga berharap kedua Ranperda tersebut dapat segera disahkan sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
