Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menggelar rapat koordinasi untuk membahas sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan lintas sektor. Rapat tersebut berlangsung di Makodam XXIII/Palaka Wira, Kamis (29/01/2026), dan dihadiri lengkap oleh unsur Forkopimda tanpa perwakilan.

Hadir dalam rapat itu Panglima Kodam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Endi Sutendi, serta jajaran pimpinan daerah lainnya. Rapat ini menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika daerah yang terus berkembang.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan, kesamaan langkah dan soliditas Forkopimda merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah. Ia menyampaikan bahwa tantangan di Sulawesi Tengah tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga mencakup persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, hingga penegakan hukum yang memerlukan kerja sama berkelanjutan.

“Kami forkopimda lengkap dan semua hadir tanpa diwakili baru selesai melakukan rapat rutin bulanan,” kata Anwar Hafid dalam rapat itu.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah rencana pembentukan satuan tugas penertiban pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal. Menurut Anwar Hafid, aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

Ia menyampaikan, pemerintah provinsi bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap tambang ilegal. Satgas yang akan dibentuk nantinya melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya agar penanganannya berjalan terpadu.

“Pemerintah daerah bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan, termasuk terhadap pertambangan ilegal, peredaran narkoba, agar Sulawesi Tengah tetap tertib, aman, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” jelas Anwar Hafid.

Dalam rapat tersebut juga dibahas usulan strategis terkait keberadaan PT Citra Palu Minerals (CPM). Anwar Hafid mengungkapkan, salah satu poin yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat adalah kemungkinan penghibahan lahan CPM kepada masyarakat sekitar. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga yang selama ini terdampak aktivitas pertambangan.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mendorong pola kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Menurutnya, kemitraan tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih adil, mencegah konflik, dan memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh aktivitas investasi strategis di daerah.

“Kita akan membentuk tim satgas penertiban dengan dua point utama yaitu mengusulkan kepada pusat agar CPM bisa menghibahkan sebagai lahannya kepada masyarakat sekitar, kedua juga melakukan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat,” tuturnya.

Anwar Hafid menambahkan, aparat keamanan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, mencegah konflik horizontal, serta melindungi investasi yang sah. Koordinasi lintas instansi akan terus diperkuat agar setiap kebijakan yang diambil berjalan seimbang antara pendekatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain persoalan tambang, rapat Forkopimda juga menghasilkan komitmen bersama dalam memberantas peredaran narkoba. Anwar Hafid menyebut narkoba sebagai ancaman serius yang harus diperangi secara kolektif oleh pemerintah dan masyarakat.

Ia menegaskan, penanganan narkoba tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari aparat penegak hukum hingga peran aktif masyarakat di lingkungan masing-masing.

“Kedua, penanganan narkoba, ini adalah perang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen memperkuat upaya pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi dalam penanganan narkoba. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba hingga ke akar, sekaligus melindungi generasi muda dari dampak buruknya.

Menjelang bulan suci dan perayaan Lebaran, Forkopimda juga menaruh perhatian pada stabilitas ekonomi dan ketersediaan kebutuhan pokok. Anwar Hafid menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengantisipasi potensi lonjakan harga bahan pokok, dampak perubahan cuaca ekstrem, serta risiko bencana alam yang rawan terjadi di Sulawesi Tengah.

Selain itu, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Sulawesi Tengah turut menjadi perhatian. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan keamanan daerah, sekaligus memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ketiga mengantisipasi Lebaran, kita antisipasi harga bahan pokok, perubahan cuaca yang ekstrim, dan rawan bencana,” pungkas Anwar Hafid.

Melalui rapat koordinasi ini, Gubernur Anwar Hafid berharap Forkopimda Sulawesi Tengah dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan terukur. Ia menilai sinergi yang kuat antar unsur pimpinan daerah menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas, menciptakan rasa aman, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah secara berkelanjutan. ***