Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperoleh penilaian positif dari kalangan akademisi terkait gaya kepemimpinannya yang dinilai adaptif dan inklusif di tengah dinamika pemerintahan daerah yang kompleks. Kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor disebut menjadi salah satu kekuatan utama yang mendorong percepatan pembangunan di Sulawesi Tengah.

Dalam konteks pemerintahan daerah yang dihadapkan pada beragam tantangan sosial, ekonomi, dan birokrasi, pendekatan kepemimpinan yang kolaboratif dinilai semakin relevan. Model kepemimpinan ini dianggap mampu menciptakan ruang kerja sama yang sehat antara pemerintah daerah, birokrasi, serta berbagai elemen masyarakat, sehingga arah pembangunan dapat berjalan lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.

Pengamat Politik Universitas Tadulako (UNTAD), Muhammad Khairil, menilai Anwar Hafid sebagai sosok pemimpin yang mengedepankan kolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi modal penting dalam mengelola kompleksitas pembangunan daerah.

“Menurut saya Gubernur Anwar Hafid adalah sosok pemimpin yang lebih mengutamakan kolaborasi,” kata Muhammad Khairil, Sabtu (24/01/2026).

Pendekatan kolaboratif yang diterapkan Anwar Hafid dinilai membuka ruang partisipasi yang luas bagi berbagai pihak, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan membangun sinergi lintas sektor, pemerintah provinsi dinilai memiliki peluang lebih besar untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Sulawesi Tengah.

Selain menekankan kolaborasi, Anwar Hafid juga dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Kehadirannya di tengah warga, baik dalam agenda formal maupun informal, dinilai memperkuat citra kepemimpinan yang membumi dan responsif terhadap aspirasi publik. Kedekatan ini dianggap mampu memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Khairil, karakter kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat menjadi modal sosial yang sangat penting. Penerimaan publik yang luas terhadap sosok pemimpin daerah diyakini dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus mendukung stabilitas sosial di daerah.

“Beliau merupakan pemimpin yang sangat populis, merakyat, dan juga diterima oleh masyarakat secara keseluruhan,” jelas Khairil.

Kedekatan dengan masyarakat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan beriringan dengan kemampuan Anwar Hafid dalam menjalankan pemerintahan secara rasional. Di tengah citra populis yang melekat, Anwar Hafid dinilai tetap mengedepankan perencanaan berbasis data serta prinsip-prinsip teknokrasi dalam pengambilan kebijakan.

Dalam praktik pemerintahan, pendekatan teknokratis ini tercermin dari upaya menjaga efektivitas dan efisiensi program pembangunan. Kebijakan yang diambil dinilai mempertimbangkan aspek perencanaan jangka panjang serta pengelolaan sumber daya yang terukur, sehingga keberpihakan kepada masyarakat dapat diimplementasikan secara sistematis.

Keseimbangan antara empati sosial dan pendekatan teknis tersebut dinilai menjadi ciri khas kepemimpinan Anwar Hafid. Menurut Khairil, kombinasi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dekat dengan rakyat tidak harus mengorbankan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan.

“Selama ini juga beliau selalu menunjukkan kepemimpinan yang sangat teknokrat. Beliau mampu menyeimbangkan semua karakter tersebut,” tuturnya.

Dari sisi internal pemerintahan, Anwar Hafid juga dinilai berhasil membangun hubungan kerja yang harmonis dengan jajaran birokrasi. Hubungan yang solid antara pimpinan daerah dan aparatur sipil negara disebut menjadi fondasi penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah provinsi secara efektif dan konsisten.

Iklim kerja yang kondusif di lingkungan birokrasi dinilai berdampak langsung terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. Kondisi tersebut juga berpengaruh pada peningkatan kualitas pelayanan publik, karena aparatur memiliki ruang kerja yang lebih stabil dan terarah dalam melaksanakan tugasnya.

“Hubungan kepemimpinan beliau di internal birokrasi sangat baik menurut saya dari aspek yang kami lihat selama ini di tengah masyarakat,” imbuh Khairil.

Lebih jauh, Anwar Hafid dinilai memiliki kemampuan dalam mengelola dinamika kepentingan di lingkungan birokrasi secara proporsional. Upaya mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan dilakukan dengan tetap menjaga arah kebijakan strategis pemerintah provinsi agar tidak menyimpang dari tujuan pembangunan daerah.

Pendekatan tersebut dipandang mencerminkan kematangan dalam memimpin organisasi pemerintahan yang besar dan beragam. Kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas internal birokrasi dan agenda pembangunan dinilai menjadi faktor pendukung keberlanjutan kebijakan pemerintah daerah.

“Beliau mencoba mengakomodir berbagai kepentingan di tingkat internal birokrasi di tingkat provinsi,” tandasnya.

Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan Anwar Hafid dinilai mampu menjawab kebutuhan Sulawesi Tengah yang membutuhkan sinergi banyak pihak. Dengan mengombinasikan pendekatan kolaboratif, kedekatan dengan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang berbasis perencanaan, kepemimpinan tersebut diharapkan dapat terus mendorong pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan. ***