Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung penguatan penyelenggaraan pemerintahan digital di daerah.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Digital (Pemdi), Peningkatan Tata Kelola Data, serta Pemanfaatan Command Center Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pusat Kendali Informasi dan Layanan Digital Terpadu yang berlangsung di Ruang POLIBU, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sejalan dengan peran dan fungsi DPRD dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, optimalisasi pemerintahan digital menjadi kebutuhan dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah yang semakin kompleks dan menuntut kecepatan serta ketepatan pengambilan kebijakan.

“Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan digital dan penguatan fungsi Command Center sangat relevan dengan peran DPRD, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar berjalan berbasis data dan informasi yang akurat,” kata Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si, Rabu, 21 Januari 2026.

Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi akan membantu DPRD dan pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi secara terukur. Dengan dukungan sistem informasi yang baik, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat dilakukan secara lebih objektif dan transparan, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan daerah.

Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Digital ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Program 9 BERANI. Program tersebut diarahkan untuk membangun pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, inovatif dalam pelayanan, serta terbuka dalam pengelolaan informasi publik.

Sekretaris DPRD menilai bahwa Program 9 BERANI memberikan landasan yang jelas bagi seluruh perangkat daerah, termasuk DPRD, untuk bersinergi dalam mendorong transformasi digital pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada komitmen bersama lintas perangkat daerah dalam mengintegrasikan data dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Lebih lanjut, M. Sadly Lesnusa menegaskan komitmen Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penguatan sistem informasi dan tata kelola data. Ia menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD siap mendukung upaya keterbukaan data, integrasi sistem, serta pemanfaatan teknologi digital dalam menunjang kinerja kelembagaan DPRD.

“Kami di Sekretariat DPRD berkomitmen untuk terus mendukung penguatan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital. Hal ini penting agar fungsi DPRD dapat berjalan secara optimal dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dr. Reny Arniwaty Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, dan dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur, para Asisten, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran para pimpinan perangkat daerah ini menunjukkan adanya kesamaan pandangan dalam mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan di Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pentingnya tata kelola data yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai fondasi pemerintahan digital. Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan Command Center memiliki peran strategis sebagai pusat kendali informasi dan layanan digital terpadu yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menilai bahwa keberadaan Command Center dapat menjadi sarana penting bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam memantau pelaksanaan program pembangunan. Dengan data dan informasi yang tersaji secara terpadu, proses pengawasan dan evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terukur.

Menurutnya, penguatan fungsi Command Center juga mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Data yang akurat dan terintegrasi akan memudahkan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat serta menindaklanjuti berbagai persoalan secara cepat dan tepat.

Melalui kegiatan ini, Sekretaris DPRD berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen lintas perangkat daerah dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan digital. Kesamaan pemahaman tersebut dinilai penting agar setiap perangkat daerah memiliki arah dan langkah yang sejalan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Ia juga menekankan bahwa sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus terus diperkuat, khususnya dalam mendukung kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan tata kelola data. Dengan sinergi yang baik, diharapkan pelaksanaan Program 9 BERANI dapat berjalan secara terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Digital ini diharapkan menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat komitmen bersama untuk membangun pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Sekretaris DPRD menegaskan bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Tengah akan terus mendukung setiap upaya pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. ***