Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid kembali menegaskan komitmennya agar pembangunan industri di wilayahnya berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup serta kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama 22 perusahaan tenant yang beroperasi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (20/01/2026).

Dalam pertemuan itu, Anwar Hafid menyampaikan bahwa keberadaan kawasan industri strategis seperti IMIP tidak boleh hanya berfokus pada aktivitas produksi di dalam kawasan semata. Menurutnya, industri juga memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan sosial masyarakat di sekitar kawasan industri, termasuk desa-desa penyangga yang terdampak langsung oleh aktivitas industri.

Anwar menjelaskan, rapat koordinasi tersebut membahas berbagai isu terkait perbaikan tata kelola kawasan industri secara menyeluruh. Isu yang dibicarakan mencakup pengelolaan lingkungan hidup, penataan kawasan di luar area industri, hingga dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal. Pertemuan ini turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah, Muchlis, yang memaparkan kondisi terkini pengawasan dan pengendalian lingkungan di sekitar kawasan IMIP.

“Kita membahas banyak hal, terutama isu-isu dalam perbaikan tata kelola kawasan industri, baik dari sisi lingkungan hidup maupun kawasan di luar kawasan industri,” kata Anwar Hafid dalam pertemuan tersebut.

Menurut Anwar, keberadaan puluhan perusahaan tenant di kawasan IMIP harus diiringi dengan kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ia mendorong seluruh tenant agar tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersama-sama memperbaiki tata kelola kawasan industri agar lebih tertib, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku industri dalam menangani berbagai persoalan lingkungan yang selama ini muncul di sekitar kawasan industri Morowali. Ia berharap penanganan masalah lingkungan, seperti pengelolaan limbah, kualitas udara, dan dampak terhadap ekosistem sekitar, dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi.

Melalui koordinasi yang intensif, Anwar meyakini berbagai persoalan dapat diselesaikan dengan pendekatan jangka panjang yang berkelanjutan. Ia menilai keterlibatan aktif perusahaan tenant menjadi kunci utama dalam menciptakan kawasan industri yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

“Ini adalah hal yang sangat baik. Teman-teman di sini menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola kawasan industri,” ujar Anwar.

Plt Kepala DLH Provinsi Sulawesi Tengah, Muchlis, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah provinsi terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas industri di kawasan IMIP. Ia menegaskan bahwa DLH berupaya memastikan seluruh perusahaan mematuhi ketentuan perizinan lingkungan dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Muchlis juga menyampaikan bahwa masukan dan komitmen dari para tenant sangat dibutuhkan untuk memperkuat upaya pengendalian dampak lingkungan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha akan mempermudah penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat sekitar kawasan industri.

Selain aspek lingkungan, Anwar Hafid turut menyoroti isu ketenagakerjaan dan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat lokal. Ia menegaskan bahwa tata kelola kawasan industri yang baik harus mampu memberikan manfaat nyata bagi warga Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Anwar berharap perusahaan-perusahaan tenant dapat membuka peluang kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja lokal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia setempat, serta berkontribusi dalam pembangunan sosial di sekitar kawasan industri. Dengan demikian, keberadaan IMIP tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan industri nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat daerah.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus memfasilitasi dialog dan kerja sama dengan para pelaku industri. Pemerintah daerah, kata Anwar, berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.

“Semoga kerja sama ini membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan mendorong kawasan industri Morowali menjadi kawasan industri yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan,” pungkas Anwar Hafid.

Melalui pertemuan koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap tercipta kesepahaman yang kuat antara pemerintah dan seluruh tenant IMIP. Kesepahaman ini diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan kawasan industri yang selaras antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. ***