Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan langsung persoalan keterbatasan akses internet yang masih dialami ratusan desa di wilayahnya kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, dalam upaya mempercepat digitalisasi desa sebagai bagian dari pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Gubernur Anwar Hafid melakukan audiensi dengan Mendes PDT di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Anwar Hafid memaparkan kondisi faktual di Sulawesi Tengah, di mana sebanyak 606 desa masih mengalami keterbatasan bahkan ketiadaan akses internet. Situasi ini dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam mendorong kemajuan desa, terutama di tengah tuntutan transformasi digital yang semakin kuat.

Anwar Hafid menegaskan bahwa digitalisasi desa merupakan fondasi penting untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Ia menyebut, program-program nasional seperti Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih membutuhkan dukungan infrastruktur digital agar dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Anwar Hafid, keterbatasan akses internet tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan persoalan infrastruktur dasar lainnya. Di sejumlah desa di Sulawesi Tengah, masih terdapat kendala berupa minimnya jaringan listrik, keterbatasan akses transportasi, hingga belum tersedianya jembatan penghubung antarwilayah. Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga desa, mulai dari distribusi hasil pertanian hingga pemasaran produk kerajinan lokal.

“Tanpa internet, desa sulit berkembang. Usaha desa menjadi lambat, akses informasi terbatas, dan pelayanan publik tidak maksimal. Padahal desa memiliki potensi besar, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun ekonomi kreatif,” ujar Anwar Hafid dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan, keterbatasan jaringan juga membuat pelaku usaha desa kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas. Produk pertanian dan kerajinan lokal yang seharusnya bisa dipasarkan secara digital menjadi terhambat, sehingga nilai tambah ekonomi yang diharapkan belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat desa.

Menanggapi paparan Gubernur Sulawesi Tengah, Mendes PDT Yandri Susanto menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung langkah percepatan digitalisasi desa. Ia menilai persoalan blank spot internet yang masih terjadi di ratusan desa justru harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Masalah yang disampaikan Pak Gubernur justru harus kita jadikan peluang. Soal internet, listrik, hingga kesiapan lahan Koperasi Desa, semua ini akan kita kawal bersama,” kata Yandri Susanto.

Yandri menegaskan bahwa digitalisasi desa bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan. Tanpa dukungan teknologi dan konektivitas, desa berisiko tertinggal jauh dibandingkan wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan program-program strategis nasional dapat menjangkau desa-desa yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.

Dalam kesempatan tersebut, Mendes PDT juga menyampaikan rencana kunjungan langsung ke Sulawesi Tengah bersama jajaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kondisi riil desa-desa yang masih mengalami blank spot internet, sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di daerah tersebut.

“Kami ingin melihat langsung kondisi di lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa,” ujar Yandri.

Ia juga menilai kepemimpinan Anwar Hafid sebagai Gubernur Sulawesi Tengah menjadi modal penting dalam percepatan pembangunan desa. Menurut Yandri, pengalaman Anwar Hafid yang panjang, mulai dari tingkat desa hingga nasional, membuatnya memahami secara utuh tantangan dan kebutuhan masyarakat desa.

Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, serta para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Desa dan PDT. Kehadiran jajaran pejabat tersebut menunjukkan komitmen kementerian dalam mengawal isu digitalisasi desa sebagai agenda pembangunan prioritas.

Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas respons positif dan komitmen yang ditunjukkan oleh Mendes PDT beserta jajarannya. Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat segera diwujudkan dalam langkah-langkah konkret, terutama bagi 606 desa di Sulawesi Tengah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan akses internet.

“Kami berharap afirmasi dari pemerintah pusat ini dapat menjadi solusi nyata bagi percepatan digitalisasi desa di Sulawesi Tengah, sehingga pembangunan desa benar-benar merata dan berkelanjutan,” pungkas Anwar Hafid.

Anwar Hafid menekankan bahwa percepatan digitalisasi desa tidak hanya akan berdampak pada peningkatan layanan publik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Dengan akses internet yang memadai, desa diharapkan mampu mengembangkan potensi lokal, memperkuat kelembagaan ekonomi seperti koperasi, serta meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. ***