Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Pelantikan tersebut menjadi penanda dimulainya babak baru kepemimpinan MIPI dengan orientasi pada penguatan peran daerah dalam pengembangan ilmu pemerintahan di tingkat nasional. Acara pelantikan berlangsung di Hotel Mercure, Jakarta Selatan, Sabtu (17/01/2026), dan dihadiri oleh sejumlah tokoh pemerintahan, akademisi, serta pengurus MIPI dari berbagai daerah.

Pelantikan Anwar Hafid sebagai Ketua Umum MIPI dinilai sebagai langkah strategis organisasi dalam menghadirkan sosok pemimpin yang tidak hanya memahami konsep dan teori ilmu pemerintahan, tetapi juga memiliki pengalaman panjang dalam praktik tata kelola pemerintahan. Dengan latar belakang birokrasi dan politik yang kuat, Anwar dianggap mampu menjembatani dunia akademik dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan di lapangan.

Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyampaikan komitmennya untuk membawa MIPI lebih dekat dengan daerah. Ia menilai bahwa selama ini pengembangan ilmu pemerintahan masih banyak berpusat di tingkat nasional dan akademik, sementara daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan pendampingan dan penguatan berbasis keilmuan.

“Saya akan fokus melebarkan sayap MIPI ini di daerah. Saya hanya bilang satu hal ketika saya dipercaya dan diberi amanah, saya akan melaksanakan tugas ini dengan penuh amanah,” kata Anwar Hafid dalam pidatonya.

Menurut Anwar, penguatan peran MIPI di daerah menjadi kunci agar ilmu pemerintahan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi dapat diterapkan secara nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta kapasitas aparatur pemerintahan daerah. Ia menilai bahwa tantangan pemerintahan di daerah sangat beragam dan membutuhkan pendekatan keilmuan yang kontekstual.

Anwar Hafid juga menekankan pentingnya keterlibatan para senior dan tokoh-tokoh pemerintahan dalam membimbing arah organisasi. Ia berharap MIPI tetap berada pada jalur pengabdian keilmuan dan kebangsaan, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika pemerintahan yang terus berkembang.

“Tentu saya sangat berharap bimbingan dari semuanya, terutama dari para senior kita. Saya melihat tadi ada satu hal penting bagaimana memperluas kiprah MIPI di daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anwar menyoroti pentingnya kolaborasi antara MIPI dan perguruan tinggi, khususnya yang berada di daerah. Menurutnya, kampus merupakan pusat pengembangan gagasan, riset, dan kaderisasi yang memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia pemerintahan yang berkualitas. Ia mendorong agar MIPI menjadi jembatan antara kebutuhan praktis pemerintah daerah dengan kajian akademik yang berkembang di perguruan tinggi.

“Kita di daerah lebih banyak bermitra dengan para perguruan tinggi. Saya punya cita-cita membesarkan MIPI. Kalau kita ingin berkontribusi bagi negara, maka kita harus punya organisasi yang besar,” jelas Anwar Hafid.

Terpilihnya Anwar Hafid sebagai Ketua Umum MIPI juga dipandang sebagai representasi daerah dalam kepemimpinan organisasi keilmuan nasional. Selama ini, MIPI dikenal sebagai wadah para akademisi, praktisi, dan birokrat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu pemerintahan. Dengan latar belakang Anwar sebagai kepala daerah aktif, diharapkan perspektif daerah dapat lebih terakomodasi dalam program dan agenda organisasi.

Sejumlah pengurus dan anggota MIPI menilai bahwa kepemimpinan Anwar Hafid membuka peluang bagi penguatan jejaring organisasi hingga ke tingkat pemerintahan lokal. Hal ini sejalan dengan kebutuhan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari reformasi birokrasi, tata kelola keuangan daerah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks pembangunan nasional, MIPI diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan gagasan dan rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pemerintahan. Keberadaan organisasi ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik didukung oleh kajian akademik yang kuat serta pengalaman empiris dari praktik pemerintahan.

Dengan kepemimpinan Anwar Hafid, MIPI diharapkan tumbuh menjadi organisasi keilmuan yang inklusif, kuat secara struktural, dan relevan secara praktis. Organisasi ini juga diharapkan mampu berkontribusi dalam melahirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ke depan, Anwar Hafid menyatakan akan mendorong penyusunan program kerja yang berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan kualitas riset ilmu pemerintahan, serta perluasan jaringan MIPI di seluruh Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan MIPI sebagai rumah besar bagi pengembangan ilmu pemerintahan yang berpihak pada kemajuan daerah dan bangsa. ***