Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofiah, meminta Dinas Kesehatan dan RSUD Undata menyampaikan kondisi pelayanan kesehatan secara terbuka agar langkah pembenahan bisa dilakukan bersama. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Sulteng, Dinas Kesehatan Provinsi, dan RSUD Undata, Selasa (23/09/25), di Ruang Baruga DPRD Sulteng.

Ia menyebut kehadiran pihak rumah sakit dan dinas kesehatan dalam pertemuan tersebut tidak hanya sebagai agenda seremonial. Wiwik mengatakan, “Hari ini kita hadir bukan sekadar formalitas. Kita ingin mendengar langsung persoalan yang terjadi. Jangan ada yang ditutupi. Kalau ada masalah, sampaikan saja agar bisa kita carikan solusi bersama.”

Dalam forum itu, Wiwik menyampaikan perlunya pembenahan menyeluruh, termasuk pada pelaksanaan program Berani Sehat yang berjalan sejak Februari 2025. Menurutnya, program tersebut memerlukan kesiapan teknis yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan lanjutan di lapangan. Ia menyampaikan, “Program itu harus dipersiapkan dengan matang agar tidak menimbulkan masalah baru. Kami ingin tahu strategi yang sudah dijalankan dan langkah-langkah apa yang disiapkan Dinas Kesehatan.”

Selain soal program, ia juga membahas kondisi pelayanan di RSUD Undata yang masih banyak dikeluhkan warga, mulai dari fasilitas, tata kelola layanan, hingga ketersediaan tenaga kesehatan. Rumah sakit rujukan provinsi itu dinilai sudah seharusnya menggunakan sistem pelayanan berbasis digital untuk mempercepat alur, terutama dalam distribusi hasil pemeriksaan.

“Banyak pasien yang mengeluh karena lambatnya pelayanan. Hasil pemeriksaan kadang belum sampai ke dokter spesialis karena pencatatannya masih manual. Kalau sistem IT dioptimalkan, hal seperti ini bisa dihindari,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD memiliki ruang untuk membantu melalui dukungan anggaran, tetapi langkah tersebut memerlukan keterbukaan kondisi riil dari manajemen rumah sakit. Tanpa itu, kebijakan hanya akan menutupi persoalan jangka pendek.

“Kami bukan tenaga medis, tapi kami bisa mendorong dari sisi kebijakan dan anggaran. Kalau masalahnya tidak pernah dibuka, maka penyelesaiannya akan terus berulang,” tutup Wiwik. ***