Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Baharuddin Sapi‘i, meminta adanya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan di RSUD Undata menyusul meningkatnya jumlah pasien dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Sulteng dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan pihak RSUD Undata, Selasa (23/09/2025), di Ruang Baruga DPRD Sulteng.

Menurut Baharuddin, berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di Undata muncul dari pengalaman langsung yang dirasakan pasien. Ia menilai, peningkatan pelayanan perlu dilakukan agar masyarakat yang datang mendapatkan kepastian layanan.

“Banyak pasien datang ke RSUD Undata karena kebijakan pemerintah. Ini adalah konsekuensi yang harus diterima, tetapi harus diimbangi dengan sistem pelayanan yang baik,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa lonjakan pasien sebenarnya berasal dari program pemerintah yang bertujuan memperluas akses kesehatan. Namun, koordinasi antara Dinas Kesehatan dan rumah sakit daerah dinilai belum berjalan baik. Baharuddin mencontohkan peristiwa pasien rujukan dari Poso yang sampai menunggu panjang karena tidak ada dokter yang menangani ketika tiba di Undata.

“Seharusnya rumah sakit di daerah berkoordinasi dengan RSUD Undata sebelum merujuk pasien, agar tidak menimbulkan penumpukan dan kekecewaan masyarakat,” lanjutnya.

Baharuddin menilai RSUD Undata tidak bisa menanggung seluruh beban pelayanan sendiri. Rumah sakit di setiap kabupaten perlu diperkuat agar mampu melayani pasien sesuai kapasitas layanan masing-masing. Ia juga menyorot masalah antrean yang dinilai tidak transparan dan rawan menimbulkan dugaan adanya perlakuan khusus bagi pihak tertentu.

Ada pasien yang datang mendaftar lebih awal, tetapi nomor antreannya justru lebih besar keesokan harinya. Bahkan ada pelayanan yang tertunda karena dokter sedang menangani pasien lain. Situasi itu membuat warga merasa dibedakan.

Untuk jangka panjang, Baharuddin mengusulkan agar pemerintah daerah memberi prioritas kepada putra-putri lokal dalam pendidikan kedokteran, terutama spesialis, supaya mereka memiliki keterikatan dan komitmen mengabdi di daerah sendiri.

“Biarpun pimpinan rumah sakit terbaik sekalipun, kalau sistemnya buruk, masalah tidak akan selesai. Yang harus dibenahi adalah sistem pelayanan mulai dari pendaftaran hingga penanganan pasien,” tutupnya. ***