Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Palu yang membidangi pembangunan, Sucipto S Rumu mengungkapkan bahwa banyak permintaan warga terkait pemasangan lampu jalan belum dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran daerah dan tidak tersedianya tiang penyangga.

“Lampu jalan tersedia, tapi kendalanya tidak ada tiang. Selain itu, pembukaan pemukiman baru menyebabkan kebutuhan meningkat lebih cepat dari perencanaan pemerintah,” jelas Politisi Partai Keadilan Sejahteraan (PKS) itu.

Sucipto menambahkan, keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hotel, serta pajak penerangan jalan menjadi salah satu faktor yang membatasi kemampuan pemerintah dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat.

Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan keluhan terhadap pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit. Menurut Sucipto, penilaian terhadap pelayanan sebaiknya tidak dilakukan secara sepihak karena bisa jadi masalah yang terjadi bersifat insidental.

“Bisa saja petugas saat itu sedang kelelahan. Tapi kami tetap akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah agar dievaluasi dan diperbaiki pelayanannya,” katanya.

Dalam kegiatan reses yang digelar di Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Selasa (21/10), Sucipto juga menerima banyak aspirasi terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai meningkatnya permintaan bantuan usaha produktif mencerminkan dampak dari ketatnya kondisi keuangan nasional dan turunnya daya beli masyarakat.

“Permintaan terbanyak datang dari kelompok usaha mikro dan masyarakat yang ingin mengembangkan ekonomi keluarga. Ini wajar karena saat ini daya beli menurun akibat ketatnya keuangan dari pusat,” ujarnya.

Legislator dari daerah pemilihan Tatanga, Ulujadi, dan Mantikulore ini menyebut bahwa pemerintah telah cukup responsif menindaklanjuti berbagai hasil reses sebelumnya.

“Alhamdulillah, sekitar 90 persen usulan masyarakat sudah direalisasikan pemerintah. Meski ada proses yang panjang, pemerintah cukup responsif terhadap hasil reses,” kata Cipto, sapaan akrabnya.

Untuk tahun 2026 mendatang, pemerintah berencana melakukan pengaspalan jalan di wilayah Tavanjuka serta perbaikan drainase di Kelurahan Boyaoge, Nunu, dan sekitarnya. Selain itu, sejumlah bantuan pemberdayaan juga telah disalurkan, seperti bantuan ternak kambing, alat katering, dan perlengkapan usaha bagi kelompok masyarakat di Kelurahan Pengawu dan Palupi.

Dalam kesempatan itu, Sucipto menegaskan bahwa pelaksanaan reses tidak harus dilakukan di setiap kelurahan, melainkan dapat dipusatkan di satu lokasi agar masyarakat dari beberapa wilayah bisa hadir bersama dan menyampaikan aspirasinya.

“Reses itu tidak terikat harus mengunjungi satu per satu kelurahan. Cukup disiapkan satu tempat agar warga dari beberapa wilayah bisa hadir bersama-sama menyampaikan aspirasinya,” ujar Cipto. ***