Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) untuk mempercepat transformasi digital di Sulawesi Tengah. Penandatanganan yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (21/10/2025), itu menjadi tonggak awal menuju provinsi bebas blank spot melalui program “Berani Berdering”.
Anwar Hafid menegaskan, kerja sama ini lahir dari keprihatinan atas masih banyaknya wilayah di Sulteng yang belum terjangkau jaringan komunikasi. Ia menyebut, persoalan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan pelayanan publik yang merata.
“Kita tidak hanya berupaya melakukan pemerataan di bidang ekonomi, tetapi juga di bidang komunikasi. Banyak sekolah, puskesmas, dan desa yang belum tersentuh jaringan internet. Padahal, tanpa komunikasi yang baik, pelayanan dan pendidikan yang adil tidak mungkin terwujud,” ujar Anwar.
Ia mencontohkan kasus-kasus di lapangan, seperti ibu hamil yang meninggal di perjalanan karena tidak dapat menghubungi tenaga medis, atau pasien yang terlambat mendapat pertolongan karena ketiadaan sinyal. Menurutnya, hal seperti ini tak seharusnya terjadi di era digital. Karena itu, kolaborasi dengan Telkomsat menjadi langkah cepat membuka akses komunikasi bagi masyarakat di daerah terisolasi.
Gubernur juga mengaitkan program transformasi digital ini dengan empat program unggulan Pemprov Sulteng: Berani Cerdas, Berani Sehat, Berani Makmur, dan Berani Harmoni. Ia menegaskan, seluruh program itu hanya akan optimal jika ditopang oleh sistem komunikasi dan data yang terintegrasi.
“Kalau kita mau mengentaskan kemiskinan, kita harus tahu dulu siapa dan di mana mereka. Saya ingin suatu saat, ketika kita klik data masyarakat miskin, kita bisa langsung melihat kondisi rumahnya, bantuan apa yang sudah diterima, dan apakah program pemerintah sudah tepat sasaran. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan teknologi,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan sistem kerja berbasis data digital. Dinas Kominfo dan Bappeda ditunjuk sebagai leading sector pelaksana kerja sama tersebut.
“Dengan kemampuan teknologi satelit, kita bisa mengetahui potensi pendapatan daerah, kondisi nelayan di laut, hingga aktivitas ekonomi di pelosok. Ini penting agar kebijakan berbasis data akurat dan waktu nyata,” tambahnya.
