Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan koordinasi ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/10/2025), guna memperdalam strategi pengelolaan sektor pangan, kelautan, dan pertanian.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat lantai 6 kantor Dinas KPKP dan diterima langsung oleh jajaran pejabat setempat. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Sony Tandra, ST, didampingi anggota komisi Dr. Hj. Vera R. Mastura dan Suryanto, SH, MH.

Sony Tandra menyebut, Sulawesi Tengah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan wilayah Calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. Dengan posisi tersebut, ia menilai penting bagi pemerintah daerah menyiapkan langkah konkret agar bisa menjadi salah satu penopang utama pasokan pangan nasional.

“Sulteng secara geografis berhadapan langsung dengan wilayah calon IKN, sehingga sangat potensial menjadi pemasok bahan pangan bagi ibu kota negara nanti. Karena itu, sektor pangan dan perikanan perlu dikelola lebih serius dan berkelanjutan,” ujar Sony.

Dalam diskusi, pihak DPRD menggali informasi mengenai pola distribusi pangan di DKI Jakarta—apakah kebutuhan pangan ibu kota lebih banyak dipenuhi dari daerah lain atau melalui produksi mandiri. Pihak Dinas KPKP menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan pangan memang berasal dari luar Jakarta, seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Namun, Pemprov DKI berperan aktif menjaga stabilitas harga dan distribusi melalui program bantuan pangan bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) serta subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Suryanto juga menyoroti struktur kelembagaan Dinas KPKP DKI yang mengintegrasikan bidang ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian dalam satu instansi. Menurutnya, model ini bisa menjadi referensi bagi Sulteng dalam memperkuat tata kelola organisasi perangkat daerah.

Selain pangan, rombongan DPRD juga mendalami strategi DKI dalam sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah setempat disebut rutin menyalurkan bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan, seperti perahu, mesin, alat tangkap, hingga bengkel perbaikan.

Sony turut menanyakan teknologi budidaya ikan yang digunakan, apakah masih tradisional atau sudah beralih ke sistem bioflok modern. Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas KPKP menjelaskan bahwa DKI telah memiliki unit pembenihan sendiri dan sebagian besar pembudidaya kini memanfaatkan sistem bioflok untuk efisiensi lahan dan peningkatan hasil.

Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Sulteng berharap dapat menerapkan praktik terbaik dari Dinas KPKP DKI Jakarta untuk memperkuat kebijakan ketahanan pangan, kelautan, dan pertanian di daerahnya.

“Kami berharap hasil koordinasi ini bisa menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan nelayan serta petani di Sulawesi Tengah,” tutup Sony. ***