Pemprov Sulteng Sambut Investasi Industri Hijau IGIP, Dorong Energi Terbarukan dan Beasiswa ke Tiongkok
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuka pintu lebar bagi investasi ramah lingkungan. Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menyatakan dukungan penuh terhadap rencana PT International Green Industrial Park (IGIP) yang akan membangun kawasan industri hijau terintegrasi di Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.
Dukungan itu disampaikan langsung saat menerima audiensi Direktur Kawasan PT IGIP, Mr. Cui Tao, beserta jajaran, di ruang kerja Gubernur pada Senin (4/8/2025). Dalam pertemuan tersebut, perusahaan meminta dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pembangunan kawasan industri yang sebelumnya merupakan aset PT ATI.
“Kami mohon dukungan pemerintah provinsi untuk memperlancar realisasi pembangunan kawasan IGIP,” ujar Mr. Cui Tao, sembari menegaskan bahwa kawasan ini akan ditransformasi menjadi industri hijau yang berkelanjutan.
Gubernur Anwar menyambut baik inisiatif tersebut karena dinilai sejalan dengan arah pembangunan Sulteng yang mengedepankan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Sambalagi merupakan wilayah strategis, tidak hanya karena potensi industrinya, tapi juga karena kawasan pariwisata seperti Sambori. Kami berharap kehadiran PT IGIP juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar,” ungkap Anwar.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan perusahaan dalam program prioritas daerah, terutama dalam kerangka Nawacita BERANI yang meliputi BERANI Cerdas, BERANI Sehat, dan BERANI Tangkap Banyak. Gubernur berharap IGIP ikut berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui program beasiswa ke Tiongkok dan pembangunan fasilitas kesehatan yang bisa diakses dengan BPJS.
Mengingat kawasan ini berada di wilayah pesisir, pemerintah daerah juga mendorong agar IGIP memberikan dukungan konkret kepada komunitas nelayan setempat melalui bantuan alat tangkap modern.
Tak hanya itu, Gubernur juga meminta keterbukaan perusahaan dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut beberapa potensi pendapatan seperti pajak bahan bakar minyak, kendaraan bermotor, dan air permukaan yang berkaitan langsung dengan aktivitas industri. ***
