Anggota DPRD Kota Palu, Rienhard Vester Tamma, melaksanakan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (reses) Caturwulan II Masa Persidangan Tahun 2025 di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, pada Rabu, 16 Juni 2025.

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah permintaan yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti.

Rienhard menjelaskan, terdapat tiga aspirasi utama yang disuarakan masyarakat. Salah satu permintaan prioritas adalah rehabilitasi rumah warga yang sudah tidak layak huni. Rumah tersebut diketahui milik seorang ibu yang kini tinggal seorang diri tanpa sanak keluarga. Kondisi bangunan yang sudah rusak parah membuat warga berharap bantuan segera diberikan.

“Ada permintaan untuk rehab rumah. Rumah ini termasuk program dari pak wali kota. Saya memfasilitasi supaya administrasinya diurus, nanti kita yang kawal sampai rumah itu dibangun,” kata Rienhard Vester Tamma dalam keterangannya usai kegiatan reses.

Ia menegaskan telah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Ketua RT setempat untuk memastikan data administrasi lengkap.

“Untuk rumah yang ada di RT ini, ada satu rumah yang memang sudah hancur. Posisi ibu itu tinggal sendiri, sudah tidak ada anak atau keluarga lain. Sudah saya koordinasikan dengan pihak Perkim, lurah, dan pak RT. Sudah difoto lokasinya, jadi sisa dikawal bagaimana nanti eksekusinya dari Pemerintah Kota,” jelasnya.

Selain itu, aspirasi lain berkaitan dengan perbaikan drainase di Jalan Teluk Tolo. Rienhard menuturkan, usulan tersebut sudah diteruskan kepada pihak terkait dan akan masuk dalam tahap survei lokasi sebelum penganggaran dilakukan.

“Untuk drainase di jalan Teluk Tolo sudah disampaikan juga sama pak Gif. Nanti sisa diturunkan survei, baru dilihat bagaimana penganggarannya. Soalnya ini sudah masuk di Caturwulan II, tapi tetap akan dikasih masuk program. Mungkin di tahun 2026 saja baru bisa direalisasikan,” ujarnya.

Ia juga menekankan, komitmen DPRD dalam mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Rienhard mengakui proses penganggaran membutuhkan waktu dan mekanisme yang harus dilalui, sehingga warga diminta bersabar sembari administrasi dilengkapi.

“Saya sih maunya secepatnya, tapi kalau proses dari pemerintahan mungkin masuk di anggaran pokok pikiran (Pokir) atau Musrenbang tahun depan, jadi kemungkinan eksekusi di tahun depan,” tambah Rienhard.

Selain mendengarkan aspirasi terkait infrastruktur, Rienhard juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran membayar retribusi daerah dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Hal itu menurutnya menjadi salah satu sumber pemasukan daerah yang perlu dijaga bersama-sama.

“Kebetulan saya ini termasuk di Komisi 2 terkait dengan pemasukan daerah. Saya menghimbau supaya masyarakat bisa tetap membayar retribusi dan PBB. Ini juga mendukung pembangunan,” pungkas politisi Perindo itu. (Rfi)