Keteguhan pada Pancasila Kunci Hadapi Tantangan Global, Ketua DPRD Sulteng Ikut Sarasehan BPIP
Ketua DPRD Sulawesi Tengah, H. Muhammad Arus Abdul Karim, turut hadir dalam agenda Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global, Menuju Indonesia Raya” yang digelar Selasa, 20 Mei 2025, di Jakarta.
Sarasehan ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi, Panglima TNI, Kapolri, para Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, serta bupati/wali kota dari seluruh Indonesia. Suasana kebangsaan begitu kental ketika lagu Indonesia Raya tiga stanza dikumandangkan bersama oleh seluruh peserta yang hadir.
Dalam sambutannya, Prof. Yudian Wahyudi menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang komunikasi strategis antar pimpinan lembaga tinggi negara dan pemerintahan daerah dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Acara ini menjadi momen penting untuk merumuskan langkah strategis dalam menghadapi dinamika geopolitik dunia,” ujar Yudian.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai forum sarasehan kebangsaan ini sebagai ikhtiar strategis untuk merekonstruksi arah politik kebangsaan. Menurutnya, Indonesia saat ini berada di persimpangan geopolitik global yang ditandai dengan pergeseran kekuatan, krisis iklim, dan transformasi digital.
Ia menegaskan bahwa Pancasila adalah fondasi yang tak tergantikan dalam menjaga persatuan dan arah kebijakan bangsa. Tanpa Pancasila, kata Muzani, Indonesia akan terfragmentasi dalam tafsir kepentingan kelompok.
“Presiden Prabowo Subianto juga menjadikan Pancasila sebagai dasar utama dalam menyusun program-program nasional, seperti pengentasan kemiskinan, penguatan UMKM, serta pemberdayaan petani, buruh, dan nelayan,” ungkap Sekjen Partai Gerindra itu.
Kehadiran Ketua DPRD Sulteng dalam forum ini menandai komitmen kuat daerah dalam mendukung arah kebijakan nasional dan memperkuat sinergi pusat-daerah demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.***
