Ribuan ASN dan tenaga Non-ASN dari lingkup Pemprov Sulawesi Tengah berkumpul di Lapangan Pogombo dalam apel akbar, Selasa pagi, 8 April 2025. Suasana yang semula hening berubah menjadi ajang komunikasi terbuka antara pemimpin dan jajaran bawahannya.

Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, memimpin langsung apel bersama tersebut dengan pesan yang lugas dan penuh penekanan moral birokrasi.

Anwar Hafid mengawali dengan pesan klasik namun relevan, 3K. Kehadiran, Kerapihan, dan Kebersihan. Bagi Gubernur, tiga hal ini bukan hanya soal administrasi kantor, tetapi menyangkut wajah pelayanan pemerintah kepada rakyat.

“Kerjakan tugas sesuai yang diberikan karena kita pelayan rakyat,” pesannya singkat namun tegas.

Ia juga memberikan penjelasan yang mengurai kebingungan soal kebijakan WFA (Work From Anywhere). Menurutnya, konsep kerja fleksibel itu tidak berlaku di Sulteng karena kondisi geografis dan arus balik yang sangat berbeda dengan kota-kota besar.

Anwar pun mewanti-wanti agar semua pegawai tetap hadir secara fisik dan kepala dinas tidak ragu melaporkan siapa saja yang absen.

“Mulai dari tenaga honor sampai pejabat, sampaikan (ke saya) siapa yang tidak hadir,” tegasnya.

Tak hanya kehadiran, penampilan pun menjadi perhatian serius. Gubernur memberi contoh soal pemakaian seragam yang sesuai ketentuan: pakaian khaki harus dipadu dengan sepatu hitam dan ikat pinggang KORPRI. Ini bukan semata soal estetika, tapi soal representasi diri sebagai abdi negara.

“Pegawai beda dengan pejabat politik. Jadi kalau penampilannya bagus, rakyat senang bertemu kita,” ucapnya.

Menjelang HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Tengah, Anwar juga mengungkap rencananya memberi “tanda peringatan” bagi kantor yang terlihat jorok.

“Saya akan menggantung bendera hitam selama satu tahun di kantor dinas yang jorok,” katanya dengan nada serius. Bendera hitam bukan sekadar simbol, tapi teguran bahwa wajah kantor pemerintah adalah cermin dari niat melayani rakyat.

Di sisi lain, ia juga menyorot pentingnya kepemimpinan yang egaliter dalam birokrasi. Tidak ada tempat bagi gaya otoriter, apalagi membiarkan ada staf yang “nganggur” karena pekerjaan hanya berputar di lingkaran tertentu.

“Jangan ada anak emas, karena satu anak emas akan melahirkan seribu anak tiri,” ujarnya.

Ia mengingatkan, birokrasi adalah organisme hidup, dan semua pegawai adalah sel penting yang harus bekerja dalam koordinasi yang baik.

Anwar ingin struktur pemerintahan di bawahnya menjadi lebih komunikatif dan fungsional, bukan hanya sekadar menjalankan perintah.

“Tolong kita semua satu bahasa karena kita semua satu keluarga besar,” ucapnya menutup arahan dengan harapan besar agar seluruh elemen Pemprov menjadi satu kesatuan dalam menjalankan program-program unggulan BERANI.

Apel ini juga menjadi momentum pencanangan Zona Integritas di lingkungan kantor sekretariat daerah sebagai bentuk komitmen pada tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Turut hadir mendampingi Gubernur yakni Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sekprov Dra. Novalina, para staf ahli, asisten, dan seluruh kepala perangkat daerah.***