Selain itu, KPU Parigi Moutong juga diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan anggaran PSU tersedia. Pengamanan PSU akan menjadi tanggung jawab Polda Sulawesi Tengah dan Polres Parigi Moutong.
Keputusan MK ini membuka babak baru dalam pertarungan politik di Parigi Moutong. Ibrahim Hafid kini berada dalam posisi yang menentukan, apakah akan maju kembali dengan pasangan baru atau keluar dari kontestasi.
BACA JUGA:
Jika Ibrahim memutuskan tetap bertarung, maka PSU berpotensi menjadi ajang duel politik baru dengan peta kekuatan yang berubah. Kini, semua mata tertuju pada langkah politik selanjutnya dari Ibrahim Hafid dan partai pengusungnya. (Rfi)
