PALU, Infopena.com – Penggusuran lahan masyarakat Tanjung Sari Kabupaten Banggai, terus saja menuai polemik serta mengundang keprihatinan bagi masyarakat Sulteng.

Bagaimana tidak, disatu sisi imbas dari eksekusi lahan tersebut, sekitar 1.400 kepala keluarga (KK) harus kehilangan tempat tinggal. Disisi lain, sikap tegas ini ditempuh pihak kepolisian karena murni penegakkan hukum.

Baca Juga:Hari Ke-6 Kepulangan, Sudah 231 Jemaah Haji Indonesia Wafat

Namun disayangkan, ditengah kegundahan masyarakat yang menginginkan adanya rasa keadilan, ditengarai ada oknum-oknum yang ingin memanfaatkan kondisi tersebut, mengeksploitasi peristiwa Tanjung Sari dengan maksud ingin membenturkan antara masyarakat dengan aparat Kepolisian serta masyarakat dengan masyarakat.

Tidak beralasan jika kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serta kecemasan berbagai kalangan, tidak terkecuali anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) asal daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, Zulfakar Nasir.

Politisi kawakan Partai Demokrat Sulteng ini menghimbau, sebaiknya masyarakat bisa menahan diri dan tidak terprovokasi oleh isyu-isyu yang muaranya ingin memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa.

Sebagai representasi masyarakat Banggai di Parlemen, dirinya tidak menghendaki jika Luwuk ingin dijadikan seperti Kabupaten Poso yang pada beberapa tahun silam dilanda konflik horizontal berkepanjangan.

“Masyarakat harus melihat secara objektif peristiwa yang terjadi di Tanjung Sari, jangan mudah terprovokasi oleh berita hoax yang menyesatkan dan provokatif,” pinta Ketua Komisi III DPRD Sulteng ini.

Menurut Zulfakar, sebagai wakil rakyat tidak akan tinggal diam dengan permasalahan ini. Sengkarut persaoalan ini harus dicarikan solusi dan titik temu, yang kesemuanya bisa memberikan rasa keadilan di masyarakat.

“Olehnya masyarakat harus bisa menahan diri. Ini negara hukum sehingga persoalan hukum harus diselesaikan dengan hukum,”tandasnya.

Apalagi tambahnya, DPRD Sulteng yang akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan mengusut tuntas sengkarut permasalahan yang terjadi di Tanjung Sari. Dari Pansus tersebut dipastikan akan lahir berbagai rekomendasi yang mau tidak mau harus disikapi serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.

“Insya Allah permasalahan di Tanjung Sari akan menemui titik terang, namun persoalan hukum biar kita serahkan kepada aparat penegak hukum,” pungkasnya. Agus M

[related-content]