IKLAN-2027-DPRD

Bedah Buku Muhammadiyah di Palu, DPRD Sulteng Minta Dampak Tambang Diperhatikan

Muh. Rifai
Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam forum bedah buku dan peluncuran dua buku karya LHKP dan MHH Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kota Palu. Foto: Istimewa
A-AA+A++

DPRD Sulawesi Tengah mengapresiasi forum bedah buku dan peluncuran dua buku yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kamis (12/11/2026).

Forum yang berlangsung di Hotel Parama Su, Jalan Domba, Talise, Kota Palu, tersebut membahas dampak industri ekstraktif serta persoalan konflik Poso dari perspektif hak asasi manusia (HAM).




Dua buku yang diluncurkan dalam kegiatan itu masing-masing berjudul Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS serta Buku Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah diwakili Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H. Turut hadir Baharuddin Sapii, S.P., mewakili Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, dan Mahfud Masuara, S.H., mewakili Ketua Komisi I DPRD Sulteng.

Dalam kesempatan tersebut, Wiwik mengapresiasi inisiatif Muhammadiyah menghadirkan ruang diskusi akademis yang mengangkat persoalan pembangunan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Atas nama DPRD Sulteng, ia menilai kedua buku tersebut dapat menjadi bahan refleksi bersama, terutama dalam mengevaluasi konsekuensi sosial dari pesatnya perkembangan industri ekstraktif di daerah.

“Menurut kami, kajian ini sangat penting dan relevan untuk menjadi bahan refleksi bersama, terutama dalam melihat berbagai dampak pembangunan industri ekstraktif di Sulawesi Tengah,” ujar Wiwik.

Ia mengingatkan, keberhasilan pembangunan industri tidak semestinya hanya dinilai dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah.

Menurutnya, ada aspek lain yang harus diperhitungkan, seperti kondisi kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, perlindungan kelompok rentan, dan kehidupan sosial warga yang tinggal di sekitar kawasan industri.

“Kita tentu membutuhkan investasi dan industri pertambangan untuk mendorong kemajuan daerah. Kita ingin Sulawesi Tengah tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat atau belum,” tegasnya.

Wiwik juga memberikan perhatian terhadap sejumlah temuan yang dipaparkan dalam forum, di antaranya persoalan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap perempuan, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.