Ia meminta temuan tersebut tidak berhenti sebagai bahan diskusi. Pemerintah daerah dan DPRD perlu menindaklanjutinya melalui verifikasi data serta penelitian ilmiah yang menyeluruh agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
“Kami memandang seluruh temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan kajian ilmiah yang komprehensif agar menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat,” ungkapnya.
Selain pemerintah, Wiwik turut mengingatkan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dampak aktivitas industri. Menurutnya, kewajiban perusahaan tidak cukup hanya berkaitan dengan investasi dan target produksi, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko sosial, kesehatan, serta lingkungan di sekitar wilayah operasional.
Ia menilai pengawasan terhadap aktivitas industri perlu diperkuat. Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap berbagai konsekuensi sosial yang mungkin muncul akibat aktivitas industri.
“Pembangunan industri harus memiliki tanggung jawab sosial yang nyata. Perusahaan tidak cukup hanya memenuhi kewajiban investasi dan produksi, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan masyarakat di sekitar kawasan operasionalnya,” jelasnya.
Dalam konteks tersebut, DPRD memiliki peran melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan pembangunan industri memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Wiwik juga mengingatkan persoalan dampak industri tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar aktivitas industri berjalan dengan memperhatikan keberlanjutan.
Di sisi lain, ia mengangkat ketahanan keluarga sebagai salah satu aspek yang perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai persoalan sosial.
Menurut Wiwik, perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat harus menjadi bagian dari perhatian dalam pembangunan daerah.
“Keluarga harus menjadi salah satu kekuatan utama yang kita gerakkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Kita membutuhkan keluarga yang kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan perempuan dan anak serta pembentukan lingkungan keluarga yang sehat merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Dr. H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., menjelaskan buku mengenai dampak industri ekstraktif lahir dari keprihatinan terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat sekitar kawasan pertambangan.
