DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat komitmen menghadirkan produk hukum daerah yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Salah satu upayanya dilakukan melalui analisis dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari perspektif hak asasi manusia (HAM).
Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, S.H., yang mewakili Ketua DPRD Sulteng dalam Rapat Penyampaian Analisis dan Evaluasi Ranperda dari Perspektif HAM di RM Raja Kuring, Jalan Sultan Hasanuddin No. 35, Palu, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, S.Pd., S.H., M.H. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Biro Hukum Setda Sulteng, Sitti Rahmawati, S.H., M.H., hadir sebagai narasumber untuk memaparkan analisis sejumlah rancangan regulasi berdasarkan prinsip-prinsip HAM.
Terdapat lima Ranperda yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, yakni:
- Ranperda Provinsi Sulawesi Tengah tentang Bantuan Hukum.
- Ranperda Kabupaten Morowali tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Ranperda Kabupaten Morowali tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan Sektor Informal.
- Ranperda Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
- Ranperda Kabupaten Morowali Utara tentang Bantuan Hukum.
Analisis dilakukan untuk melihat kesesuaian substansi setiap rancangan regulasi dengan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Aspek tersebut menjadi perhatian dalam proses pembentukan peraturan daerah agar ketentuan yang disusun tidak bertentangan dengan hak masyarakat maupun berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif.
Mahfud Masuara mengatakan, DPRD Sulteng berkomitmen menghasilkan produk hukum daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud.
Menurutnya, perspektif HAM perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan hingga pembahasan Ranperda. Dengan begitu, setiap ketentuan yang dirumuskan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pembahasan tersebut juga menjadi ruang bagi DPRD, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memberikan masukan terhadap substansi rancangan regulasi sebelum memasuki tahapan penyempurnaan lebih lanjut.
Melalui evaluasi ini, DPRD Sulteng turut memastikan pembentukan regulasi daerah berjalan dengan memperhatikan kepastian hukum sekaligus hak-hak masyarakat yang akan terdampak oleh pemberlakuan peraturan tersebut. ***
