Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat pembahasan kajian dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Selasa, 14 April 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Baruga DPRD Sulteng ini fokus pada upaya pencegahan peredaran narkotika serta pengelolaan barang milik daerah.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Dr. Bartholomeus Tandigala, SH., CES, didampingi Sekretaris Komisi I, Samiun L. Agi, S.Ag. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Komisi I serta tenaga ahli, bersama sejumlah instansi terkait dari tingkat provinsi hingga perwakilan kementerian.
Dalam rapat tersebut, Komisi I membahas dua Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. Pertama, Ranperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kedua, Ranperda tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.
Pembahasan Ranperda terkait narkotika menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Hal ini tidak lepas dari kondisi Sulawesi Tengah yang saat ini tercatat berada pada peringkat ketiga dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Data tersebut menjadi dasar urgensi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi dan langkah strategis dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba.
Ketua Komisi I, Dr. Bartholomeus Tandigala, menyampaikan, kondisi tersebut membutuhkan respons serius dari semua pihak.
“Sulawesi Tengah saat ini berada dalam situasi yang memerlukan perhatian khusus. Ranperda ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkotika,” ujarnya dalam rapat.
Turut hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah.
Perwakilan BNN Provinsi Sulawesi Tengah dalam forum tersebut mengungkapkan bahwa tingginya angka peredaran narkotika di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk posisi geografis yang strategis serta masih terbatasnya pengawasan di sejumlah jalur distribusi.
