PALU – DPRD Sulteng menggelar uji publik tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tenaga Kerja, Selasa 15 November 2022, di Sriti Convention Hall Palu.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Alimuddin Pa’ada, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sulteng, Arnold F Bandu dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) Sulteng menjadi narasumber.
Kegiatan juga dihadiri sejumlah anggota komisi IV lainnya, seperti I Nyoman Slamet, Winiar Hidayat Lamakarate, Ismail Junus, Rahmawati M Nur, Fairus Husen Maskati dan Kepala Bagian Perundang-Undangan, Sitti Rahmawati.
Sementara peserta uji publik sendiri berasal dari sejumlah elemen yang berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan, yakni Apindo, KSBSI, FNPBI, pejabat Disnaker dan pihak terkait lainnya.
Alimuddin Pa’ada, mengatakan, Raperda tersebut adalah inisiatif DPD, berdasarkan usulan dari komisi IV. Menurutnya, uji publik dilakukan untuk menjaring masukan bagi penyempurnaan Raperda.
“Perda tentang perlindungan tenaga kerja sudah saatnya menyesuaikan dengan Omnibus law. Jadi memang harus ada penyesuaian-penyesuaian,” katanya.
Ia menilai, dalam Perda sebelumnya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Dalam Perubahan Raperda ini telah memuat tentang upah minimum provinsi, Jaminan Sosial tenga Kerja (Jamsostek) termasuk perlindungan tenaga kerja terhadap kelompok rentan.
“Misalnya masalah ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja serta masalah sosial dan kesehatan. Termasuk dalam hal ketenagakerjaan, bagaimana sebelum, sedang dan sesudah menjadi tenaga kerja itu yang perlu diatur semua,” jelasnya.
Ia berharap, muatan dalam revisi Perda ini tidak lebih dari 50 persen. Sebab, kata dia, jika berdasarkan aturan itu, maka harus dibuat perda yang baru jika muatannya sudah lebih dari 50 persen.
Ia menambahkan, setelah uji publik ini, Raperda tersebut selanjutnya akan dibahas di tingkatan DPRD pada 2023 mendatang.
“Sekarang baru di tahap penyusunan naskah akademik. Jadi pembahasannya di DPRD seperti pembentukan Pansus dan sebagainya itu nanti di 2023,” pungkasnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Sulteng, Arnold F Bandu, menyatakan, Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tenaga Kerja memang sudah harus direvisi, jika ingin mengikuti perkembangan ketenagakerjaan saat ini.
