“Ada beberapa pasal yang masih lemah dan memang harus mengikuti perkembangan dan situasi ketenagakerjaan saat ini,” ujarnya.
Dalam Raperda kali ini, kata dia, pihaknya akan mengusulkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan ketenagakerjaan.
“Mudah-mudahan dalam perda ini bisa dimasukkan persentase minimal pembiayaan untuk pengawasan ketenagakerjaan yang merupakan fungsi utama Disnakertrans,” katanya.
Uji publik Raperda tersebut berjalan dinamis. Banyak masukan yang disampaikan peserta yang hadir. Achrul Udaya dari Apindo Sulteng, mengusulkan kepada penyusun Raperda agar turut mengatur hubungan industrial.
“Pekerja lokal dan asing juga harus diatur bagaimana pengawasannya,” katanya.
Perwakilan dari KSBSI Sulteng juga menyampaikan agar ada aturan yang tegas untuk tenaga kerja outsourcing.
“Rata-rata perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja outsourcing itu berasal dari luar. Ini akan bermasalah nanti ketika ada PHK kepada pekerja kita dari Sulteng. Mereka akan kesulitan mendapatkan hak-haknya karena perusahaan ini rata-rata tidak memiliki kantor cabang,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan agar ada aturan sanksi yang tegas dalam Raperda tersebut.
“Percuma kita bicara perlindungan tapi tidak ada sanksi yang diatur,” katanya.
Peserta lainnya, Hangga, mengusulkan kepada pihak Nakertrans agar menambah tenaga mediator dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan.
“Karena kita menginginkan agar penyelesaian sengketa ini bisa dipercepat,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Perundang-Undangan DPRD Sulteng, Sitti Rahmawati, mengatakan bahwa semua usulan yang didapatkan dalam uji publik tersebut akan dibuat dalam bahasa hukum untuk dimasukkan dalam draft Raperda.
“Nantinya akan ada lagi tahap harmonisasi dengan Kemenkum-HAM dan pembahasan bersama instansi terkait,” katanya.
