Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penerimaan pajak mencapai Rp149,25 triliun pada Januari 2024 atau setara 7,5% dari target APBN.
Pendapatan perpajakan sebagian besar berasal dari pajak penghasilan (PPH) nonmigas sebesar Rp83,69 triliun, disusul pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp57,76 triliun, dan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp810 miliar. Sebaliknya, penerimaan PPH migas sebesar Rp6,99 triliun atau setara 9,15% dari target APBN.
Dalam konferensi pers APBN edisi Februari 2024, Menteri menyoroti tren peningkatan penerimaan pajak bruto. Meskipun terdapat perkiraan pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi antara tahun 2021 dan 2022, situasi penerimaan pajak saat ini tetap positif.
Lebih lanjut, Menkeu menggarisbawahi positifnya kegiatan perekonomian yang tercermin dari kemajuan penerimaan PPN dalam negeri dan impor, serta peningkatan penerimaan PPK 21 sebesar 18,9%.
Dari sisi sektoral, sektor perdagangan menonjol dengan kontribusi sebesar Rp38,8 triliun atau 26,6% terhadap total pendapatan, disusul oleh industri pengolahan, jasa keuangan, dan sektor pertambangan.
“Semua sektor berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak”, ujarnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga memaparkan pendapatan bea dan cukai. Hingga Januari 2024, bea masuk sebesar Rp3,9 triliun, bea keluar Rp1,2 triliun, dan penerimaan bea cukai Rp17,9 triliun.
Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode yang sama berjumlah Rp43,3 triliun atau 8,8% dari target APBN 2024.
Mengenai hal ini, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut, kinerja positif tersebut dipenharuhi oleh dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas seperti minyak dan batubara, diikuti dengan penerimaan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU.
Untuk pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan, sebesar Rp6,8 triliun diperoleh melalui pembayaran dividen interim pelat merah, khususnya PT BRI. PNBP lainnya menunjukkan pertumbuhan sebesar Rp 15,9 triliun, sedikit melampaui angka sebelumnya, termasuk pendapatan TAYL. Apalagi pendapatan dari BLU mencapai Rp 1,7 triliun.
“Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan baik dari rumah sakit maupun jasa pendidikan,” jelas Wamenkeu.
Hasil penerimaan hingga Januari 2024 menunjukkan kinerja positif yang terus dipertahankan, menopang arus kas negara dan berkontribusi terhadap realisasi belanja.
