Ia mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk menyesuaikan program daerah dengan kebijakan pusat, terutama yang menyasar masyarakat rentan, seperti pendidikan afirmasi dan perlindungan sosial.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah untuk bersatu tanpa melihat perbedaan latar belakang.
“Mau dari mana pun kita berasal, putih, biru, merah, atau hitam, hari ini kita harus bersatu. Bersatu untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah mendorong perluasan akses, termasuk kebijakan wajib belajar 13 tahun. Ia melihat pendidikan sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban hidup masyarakat dalam jangka panjang.
“Saya sering bertemu masyarakat di desa-desa, orang tua datang terima kasih karena anaknya bisa kuliah. Ini bukti bahwa negara harus hadir. Pendidikan bukan beban, tetapi solusi untuk mengurangi beban hidup masyarakat,” ungkapnya.
Hal serupa juga berlaku di sektor kesehatan. Pemerintah terus berupaya memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan layanan yang layak melalui jaminan kesehatan.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Ini bukan program kepala daerah, tetapi kewajiban negara sejak awal berdiri,” ujarnya.
Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah bisa turun hingga sekitar 5 persen pada periode 2028–2030. Target tersebut diharapkan tercapai melalui kerja bersama dan evaluasi berkelanjutan.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak menjadikan Musrenbang sebagai momen untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Ini adalah musyawarah besar kita. Dengan kebersamaan, kita pastikan perencanaan pembangunan tidak salah arah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.***
