Manajemen PT Kurnia Luwuk Sejati memberikan klarifikasi terkait isu dugaan keterlibatan aparat dalam aktivitas perusahaan yang menjadi perhatian publik. Perusahaan menegaskan, keberadaan aparat di lokasi operasional murni untuk pengamanan aset.
Pernyataan resmi disampaikan oleh Asisten Direktur PT Kurnia Luwuk Sejati, Ferdinand Magaline, pada Kamis, 26 Maret 2026. Ia menjelaskan, langkah pengamanan dilakukan sebagai respons terhadap potensi gangguan di lapangan yang dapat merugikan perusahaan.
“Keberadaan aparat keamanan merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga aset dari tindakan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit maupun pengrusakan fasilitas perusahaan,” ujar Ferdinand dalam keterangan resminya.
Aset yang diamankan meliputi tanaman kelapa sawit, bangunan mess, serta gudang milik perusahaan. Menurutnya, perlindungan terhadap aset menjadi tanggung jawab perusahaan demi menjaga kelangsungan operasional.
Selain itu, perusahaan juga menanggapi isu yang berkembang terkait legalitas usaha. Manajemen memastikan, bahwa seluruh kegiatan operasional telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ferdinand menegaskan, PT Kurnia Luwuk Sejati telah mengantongi izin usaha tetap (IUT) yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Izin tersebut menjadi dasar hukum utama dalam menjalankan usaha di sektor perkebunan kelapa sawit.
“Status izin usaha PT Kurnia Luwuk Sejati jelas dan sah. Kami memiliki IUT yang dikeluarkan pemerintah provinsi sebagai dasar operasional perusahaan,” tegasnya.
Terkait dokumen yang sebelumnya beredar di pemberitaan, perusahaan menyatakan belum menemukan keabsahan dokumen tersebut. Hingga kini, tidak ada tindak lanjut resmi dari instansi terkait yang mengonfirmasi isi dokumen tersebut.
Dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, PT Kurnia Luwuk Sejati juga tengah menjalani proses penyesuaian sistem perizinan. Saat ini, perusahaan sedang melakukan migrasi dari sistem perizinan lama ke sistem Online Single Submission (OSS).
“Kami berkomitmen mengikuti arahan pemerintah daerah dan saat ini sedang dalam proses migrasi perizinan ke OSS melalui dinas terkait,” jelas Ferdinand.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi serta memastikan seluruh dokumen perizinan terintegrasi secara nasional sesuai kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, perusahaan menilai hubungan dengan masyarakat sekitar selama ini berjalan cukup baik. Namun, diakui terdapat dinamika di lapangan yang berpotensi memicu konflik.
