Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai tantangan distribusi pangan yang masih dihadapi masyarakat, termasuk kelancaran rantai pasok dan upaya memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Banggai. Komisi II menilai bahwa ketahanan pangan daerah harus diperkuat melalui sistem distribusi yang efektif agar tidak terjadi kesenjangan antara daerah produsen dan konsumen. Strategi penguatan lumbung pangan masyarakat juga menjadi perhatian karena dapat meningkatkan kesiapsiagaan daerah terhadap potensi krisis pangan ataupun lonjakan harga.
Komisi II serta jajaran dinas juga membahas langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Evaluasi dilakukan terhadap pola distribusi, pengawasan stok, serta kemungkinan kerja sama antarinstansi untuk mengatasi hambatan lapangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian dari pembahasan agar pemantauan stok pangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat, sehingga distribusi dapat diatur sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut Dr. Hj. Vera R. Mastura, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan kebijakan ketahanan pangan berjalan efektif dan berpihak kepada masyarakat.
“Kami ingin memastikan distribusi pangan di daerah berlangsung adil dan efisien, agar tidak ada kesenjangan antara daerah produsen dan daerah konsumen,” ujarnya.
Korkom ini juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi bersama dalam mempersiapkan langkah konkret menghadapi potensi fluktuasi harga. Dengan memperkuat cadangan pangan daerah, pemerintah diharapkan dapat menjaga kestabilan pasokan dan membantu masyarakat menghadapi perubahan harga yang sering terjadi menjelang tutup tahun.
Melalui dua rangkaian pertemuan tersebut, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten semakin diperkuat, terutama dalam membangun sistem ketahanan pangan yang tangguh dan mandiri. Sinkronisasi program antara kedua tingkat pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur pertanian serta memastikan setiap kegiatan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Banggai dan Sulawesi Tengah secara keseluruhan.
Harapannya, hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan pembangunan daerah di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dengan adanya kolaborasi yang baik antarinstansi, berbagai program strategis yang telah disusun diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan distribusi pangan. ***
