Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Novalina, memimpin rapat pimpinan bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (6/10/2025), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng.

Dalam rapat tersebut, Anwar menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2025. Ia meminta agar seluruh kepala OPD memahami posisi keuangan daerah secara detail, termasuk capaian pendapatan dan realisasi kegiatan.

“Kita harus tahu posisi keuangan kita. Siapa yang menghasilkan dan siapa yang hanya menghabiskan. Semua harus jelas supaya kita tahu arah belanja kita,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar setiap kepala OPD tidak hanya mengandalkan laporan di atas kertas, tetapi aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan realisasi fisik.

“Teknologi bisa memanipulasi gambar. Jadi jangan hanya percaya laporan, cek langsung ke lapangan sebelum menyetujui pencairan anggaran,” ujarnya.

Menjelang akhir tahun anggaran, Anwar meminta seluruh kegiatan yang telah dikontrakkan diselesaikan tepat waktu dan sesuai aturan.

“Gunakan waktu dua bulan ini dengan baik. Pastikan semua kegiatan selesai tepat waktu dan sesuai aturan. Jangan ada yang menyeberang tahun,” pesannya.

Gubernur juga menyinggung arah kebijakan APBD 2026 yang akan difokuskan pada efisiensi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Ia meminta OPD menyusun program yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Saya minta program yang dibuat betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Kalau tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, lebih baik anggarannya dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat,” katanya.

Dalam arah kebijakan pembangunan tahun depan, Anwar mengatakan, perlunya memperkuat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan untuk mendorong konektivitas dan pemerataan ekonomi. Ia meminta agar setiap perencanaan memperhatikan keadilan wilayah. Untuk itu, Gubernur menugaskan Bappeda menyusun peta dan matriks pemerataan program pembangunan hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Kita ingin semua desa merasakan manfaat pembangunan. Jangan sampai ada desa yang tidak pernah tersentuh anggaran provinsi. Tahun depan, pemerataan harus benar-benar kita wujudkan,” ujar Anwar.

Rapat pimpinan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil. Anwar Hafid menegaskan kembali bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah. ***