Anggota DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, melakukan kunjungan kerja daerah pemilihan (Kunkerdapil) di Aula Kantor DPW PKS, Jalan Sisingamangaraja, Kota Palu, Jumat (15/8).

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk fungsi pengawasan terhadap program-program pemerintah yang telah diusulkan melalui pembahasan bersama DPRD.

“Kami ingin memastikan bahwa program-program kerja, telah diusulkan oleh anggota DPRD kepada Pemerintah Kota Palu melalui proses panjang diskusi dan perencanaan bersama, benar-benar dijalankan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Rusman.

Ia mencontohkan, kasus bantuan mesin jahit yang diberikan kepada kelompok masyarakat, namun ternyata penerimanya bukan pelaku usaha jahit. Akibatnya, bantuan itu tidak termanfaatkan secara optimal.

Rusman juga menjelaskan perbedaan antara reses dan kunjungan kerja dapil. Reses digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian disalurkan melalui pokok-pokok pikiran DPRD ke instansi teknis. Sementara kunjungan kerja dapil fokus pada evaluasi pelaksanaan program, mulai dari bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat, agar implementasinya tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, Rusman mengundang sejumlah kelompok masyarakat penerima bantuan dari APBD 2023, 2024, dan rencana 2025. Mereka berasal dari berbagai kategori, seperti Majelis Taklim Raudhatul Jannah, Jannatul Ma’wa, An-Nisa, Al-Firdaus, Jabal Nur, dan Al-Amin; kelompok usaha bersama Harapan Baru, Dali Sehirah, Merdeka, KSBCS; hingga kelompok katering, peternak ayam, serta komunitas kesenian yang mendapat fasilitas tenda, kursi, dan sound system.

“Kami berharap kelompok penerima bantuan dapat memberikan testimoni dan evaluasi manfaat atas bantuan yang diterima, agar kami dapat terus memperbaiki program-program ke depan,” kata Rusman.

Namun, ia mengakui tidak semua aspirasi masyarakat dapat terakomodasi. Keterbatasan anggaran dan kendala administrasi menjadi hambatan, seperti batalnya bantuan untuk dua kelompok katering dan program peternakan tahun ini.

Rusman juga mengungkap rencana pengembangan model pengelolaan sampah rumah tangga yang melibatkan kelompok masyarakat secara langsung. Ia berharap program pemilahan sampah ini bisa dijalankan oleh BMT, BMK, atau komunitas lokal. Selain itu, kelompok hidroponik yang sudah aktif disebutnya sebagai contoh baik untuk mendorong usaha produktif yang mandiri dan berkelanjutan.

“Kami berharap sinergi ini terus terjaga dan diperkuat, demi mewujudkan program-program aspiratif berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

“Melalui forum-forum seperti ini, kita bisa memastikan bahwa seluruh program pemerintah tepat sasaran, terkoordinasi dengan baik, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami akan terus mengawal, mengevaluasi, dan menyampaikan setiap temuan dan masukan kepada Pemerintah Kota Palu hingga akhir masa jabatan kami, dan semoga dapat diperpanjang hingga 2031,” tutupnya. (Red)