Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Rembuk Pemuda dan Mangrovers menjadi tonggak penting dalam membangun gerakan rehabilitasi yang berkelanjutan. Aksi ini juga menunjukkan bahwa inisiatif akar rumput dapat tumbuh menjadi gerakan kolektif, asalkan ada kemauan dan keterlibatan lintas elemen.
Pemerintah pun memberi sinyal positif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, Simpra Tajang, menyambut baik langkah ini dan menyebutnya sejalan dengan program “Berani Makmur” dan “Berani Tangkap Banyak” yang digaungkan Pemprov. Ia bahkan membuka peluang pemanfaatan hutan mangrove dalam skema perdagangan karbon, jika ditopang regulasi yang berpihak.
“Mangrove bukan hanya pelindung alami dari abrasi dan tsunami, tapi juga bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Bahkan bisa masuk skema carbon credit jika regulasi kita mendukung,” ujarnya.
Keterlibatan elemen pemuda dari HMI Cabang Palu, UKOM dan BPM Fakultas Hukum, OSIS SMAN 1 dan SMAN 3 Palu, Teknik Unismuh, UKOF FMIPA, hingga Himpunan Mahasiswa Fisika, menandai bahwa gerakan ini bukan eksklusif, melainkan inklusif. Ruang edukasi lingkungan terbuka luas, sembari menanamkan nilai cinta bumi sejak dini.
Fathur menutup kegiatan dengan harapan besar. “Semoga ini bukan akhir, tapi justru awal dari gerakan restorasi mangrove yang masif dan berkelanjutan. Kalau kita jaga alam, alam pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan.” ***
